Oleh S Tarigan *)
Berawal dari konsep ganti menteri ganti kurikulum, menjadi efek domino yang panjang tentang dunia pendidikan di negeri ini, yang ujungnya menjauhkan tujuan mulia mencerdaskan bangsa dengan esensi kemanusiaan yang adil dan beradab.
Mendidik, dengan tujuan memperoleh kemanusiaan (generasi), atau bangsa yang cerdas berprikemanusiaan yang adil dan beradab, nampaknya masih belum menemukan jalan atau cara yang jitu. Bahkan terasa kian menjauh dari tujuan awal yang mulia demi bangsa sebagai generasi penerus yang cerdas dan beradab.
Kemuliaan lembaga pendidikan, kementerian dan sekolah, tidak lagi bermaksud mendidik anak didik nya untuk berpengetahuan dan berbudi luhur, namun telah menjadi ajang bisnis dan balas dendam sebagai sumber memperkaya diri pengelolanya.dengan tuntutan berbagai sarana dan fasilitas yang terkadang tidak realistis dengan kebutuhan dan kondisi ekonomi para wali siswa.
Problem ini seolah disengaja dengan sarat nuansa politisasi ke arah politik praktis yang korup dan tak berkesudahan sejak orde baru. Seperti carut marut yang terjadi pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2026 ini di Jawa Barat. Menurut para wali murid yang berunjuk rasa, bahwa stop kecurangan SPMB, hingga kawal keadilan setiap anak.
Perubahan sistem aplikasi dan perpanjangan pendaftaran menjadi kecemasan peserta anak didik,soal Istilah Pemetaan Calon Murid Baru atau PCMB juga menjadikan kebingungan, sebab pola dengan maksud “pemetaan” itu, namun pada prakteknya bisa langsung menggeser si calon murid. Publik sangat kecewa dengan sistem SPMB tahun 2026 terkait carut marutnya kinerja aplikasi.
Keluhan selanjutnya, terkait pendaftaran yang belum terverifikasi, data peserta yang mendadak bisa hilang, gangguan sistem pada jalur seleksi hingga kesulitan akses. Ulasan tersebut itu hanya puncak gunung es yang terjadi selama ini, tapi persoalan mendasarnya adalah belum terlihat kemampuan pemerintah mengelola pendidikan dengan wujud penyediaan anggara Biaya Operasional Sekolah (BOS) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sejumlah 20%.
Karena dana sejumlah itu, tidak utuh digunakan untuk BOS, namun banyak kegiatan sejenis di luar sekolah ikut bancakan dana tersebut. Akibat gagalnya memahami esensi pendidikan atau sekolah, terjadi pembiaran persaingan tidak sehat antara sekolah swasta dan negeri. Sehingga sekolah negeri belum siap dengan membludaknya calon murid baru. Di sisi lain sekolah swasta sudah banyak yang gulung tikar. Problem lagi?!
Sehingga lahirlah pemikiran negara akan mengalokasikan anggaran untuk membiayai siswa yang gagal masuk lewat SPMB SMA-SMK negeri tahun ajaran 2026-2027. anggaran tersebut rencananya akan disalurkan kepada siswa, agar bisa bersekolah gratis di sekolah swasta yang konon telah menjalin kerjasama strategis.
Upaya itu, hasil kebijakan Pemerintah Jawa Barat, yang memetakan sekitar 70.000 siswa melalui sistem PCMB, yang berpotensi tidak lolos ke sekolah negeri.siswa tersebut dijanjikan akan mendapat suntikan dana bantuan untuk membiayai Dana Sumbangan Pendidikan alias DSP, dengan estimasi 171 miliar rupiah.
Padahal pokok persoalannya tetap masih mengapung bagai buih, sebab dengan konsep yang instan itu belum tentu menyelesaikan soalnya, dari animo siswa bersekolah ke negeri itu, bukan mendasar soal biaya, sebab yang terjadi justru biaya pendidikan yang tak “terduga”, menjadi lebih “mahal” di sekolah negeri alias yang favorit atau maung dibanding sekolah swasta. Dugaannya mengapa fenomena ini terjadi antara sekolah negeri dan swasta? Itu dasar analisa kemauan politik penguasa terhadap tujuan mencerdaskan bangsa yang berkeadilan dan berprikemanusiaan. ***
*) Penulis adalah wartawan Demokratis
