PKSPD: Kejati Jabar Lakukan Panggilan Kedua Terhadap Wabup Indramayu

Indramayu, Demokratis

Pusat Kajian Strategis Pembangunan Daerah (PKSPD) melalui Direkturnya O’ushj dialambaqa mengulas tentang Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang melakukan panggilan kedua pada Senin mendatang (22/6/2026), terhadap Wakil Bupati Indramayu H. Syaefudin sebagai tersangka dugaan korupsi dana tunjangan perumahan dan transportasi ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu senilai 18 miliar rupiah tahun anggaran 2022-2025.

Panggilan Kejati yang kedua ini, karena pada panggilan pertama Jumat (12/6/2026) lalu, Syaefudin mangkir dengan alasan sakit. Menjadi bahan analisa publik, bahwa pada hari panggilan tersebut akan mewujud berbagai tafsir, di antaranya menjadi Jumat keramat, berkah, sial atau apes bagi Syaefudin. Begitu pun pada hari Senin mendatang, apakah menjadi Senin keramat, sial atau Senin yang apes.

Dari kabar yang beredar Kamis (18/6/2026), Kasi Penkum Kajati Jabar Nur Cahya Wijaya mengatakan bahwa Kejati telah menjadwal ulang untuk panggilan resmi kedua pada Senin (22/6/2926). Kinerja Kejati ini diharap bisa segera menjadi penantian publik dan tersangka atas asas kepastian hukum yang sehat, tajam dan tidak masuk angin.

Opini publik lainnya adalah apakah Wakil Bupati Syaefudin akan membuat surat mangkir lagi dari panggilan dengan alasan sakit, atau kah akan mematuhi panggilan Kejati Jabar, sebagai warga negara yang taat hukum, tentu publik berharap bahwa Wabup diberikan kesehatan sehingga kemudian bisa memenuhi panggilan pemeriksaan Kejati.

Opini berikutnya, apakah Wabup pada hasil pemeriksaan nanti akan memakai rompi oren, atau rompi berwarna pink, atau bisa kembali berkumpul bersama keluarga dirumah. Publik menanti kesimpulan spekulasi dari sejumlah opini hukum hukum yang akan dilakukan Kejati Jabar.

Diketahui secara tradisi proses hukum, apabila sudah ditetapkan menjadi tersangka, kemudian dilakukan pemeriksaan yang mungkin jadi pemeriksaan terakhir maka, bisa dipastikan tiga tersangka akan memakai rompi oren atau pink. Yaitu H. Syaefudin, SH,MH, kemudian Plt Sekretaris DPRD (Sekwan) yang di ebut IM, dan AF selaku Sekwan defenitif dan saat ini menjabat Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub).

Selanjutnya, apakah ada tersangka lainnya selain tiga tersangka tersebut, karena tentu dua mantan Sekwan  tersebut atas dasar regulasi sebagai kuasa pengguna anggaran, dan Wabup yang saat itu sebagai Ketua DPRD Indramayu sebagai pengguna anggaran. Tetapi kalau merujuk pada pasal 2 dan 3 UU Tipikor, tentu harus minimal ada satu lagi sebagai pembuat kebijakan, bukan hanya penerima manfaat, yaitu pembuat kebijakannya adalah Bupati saat itu yakni Nina Agustina.

Sehingga kemudian jelaslah seperti yang terjadi pada umumnya bahwa sistem yang sistemik adalah ada subsistem dimana mengajarkan, bahwa pelaku korupsi bukanlah tunggal, tetapi kemudian dilakukan bersama-sama. Karena itu merupakan sistem dari subsistem. Sehingga pelakunya bukan tunggal. Oleh karena itu publik menunggu kepastian dari Kejati di Bandung, apakah hanya tiga tersangka tersebut.

Secara etik atau ketika Wakil Bupati masih punya etika, maka harusnya mengundurkan diri dan atau setelah ditetapkan, mestinya menteri dalam  negeri menonaktifkan dari jabatannya. Karena proses hukum yang akan dijalankannya, sehingga tidak mengganggu kepentingan kinerjanya sebagai Wakil Bupati, dengan dinonaktifkan maka posisi Wabup bisa menjalani proses hukumnya dengan baik dan benar, tanpa ada hal-hal lain yang kemudian masih menjadi tanggung jawabnya sebagai Wabup.

Oleh karena itu, publik menunggu pada hari Senin itu, menjadi berkah yang keramat bagi Kejati di Bandung, dan atau hari senin yang sial atau apes bagi para pelaku korupsi yang mengakibatkan kerugian negara atau perekonomian negara. (S Tarigan)

Related Articles

Latest Articles