Lansia Miskin di Pabuaran Sukabumi Tak Tersentuh Bansos dan Program RTLH

Sukabumi, Demokratis

Sepasang lanjut usia (lansia) rentan, Mail (98) dan Iin (81), warga Desa Cibadak, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Sukabumi, hidup memprihatinkan di bawah garis kemiskinan.

Hingga kini, belum pernah menerima program Bantuan Sosial (Bansos) reguler seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), Program Keluarga Harapan (PKH), maupun Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), hingga program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Untuk bertahan hidup, pasangan senja itu, hanya mengandalkan pemberian dari anak-anaknya dan belas kasihan dari kerabat serta tetangga terdekat.

Penderitaan pasangan lansia itu kian berat, dengan kondisi rumah panggung mereka yang berbahan bilik bambu dan papan kini sudah lapuk termakan usia.

Beberapa tiang penyangga tampak mulai miring dan terancam roboh. Kondisi ini membuat mereka didera rasa cemas setiap kali hujan deras disertai angin kencang melanda kawasan tersebut.

Di usia senjanya, Mail dan Iin hanya berharap adanya keadilan dan perhatian nyata dari pemerintah. Mereka mendambakan tempat yang lebih Layak.

Terlebih tempat tinggalnya dapat Segera diperbaiki melalui program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) atau bedah rumah, sama seperti warga prasejahtera lainnya.

Lanjut usia rentan Mail warga Desa Cibadak bersama wartawan Demokratis.

Kasus yang menimpa Mail dan Iin ini mulai memicu sorotan tajam dari publik dan pekerja pers di lapangan. Kondisi tersebut memunculkan dugaan adanya kelalaian dan pembiaran dari pihak pemerintah mulai dari  Desa, Kecamatan, dan Daerah dalam pendataan warga miskin.

Iin mengaku, upaya untuk memperjuangkan haknya pun sudah berulang kali ditempuh, beberapa kali melaporkan dan pengajuan kepada pihak RT serta mandor, guna mempertanyakan kepastian data kepesertaan atau data penerima bansos. Namun, respons serta jawaban tidak memuaskan selalu mengambang, mereka hanya diberikan harapan kosong.

“Kami hanya bisa mengelus dada ketika orang-orang menerima bansos seperti uang, beras, dan lainnya,” keluh Iin kepada media media Demokratis, belum lama ini.

Menurut Iin, baru satu kali merasakan manfaat dana bantuan tunai, itu pun mereka tidak mengetahui jenis program bantuan dari mana.

“Kami hanya menerima Rp900 ribu satu kali, itu pun sudah beberapa tahun lalu. Setelah itu, sampai sekarang, kami tidak pernah lagi menerima bantuan sosial apa pun bentuknya,” tandasnya.

Sementara Sekretaris Dinas Sosial (Sekdis Dinsos) Kabupaten Sukabumi, Ismat Ahmad Komarudin, menegaskan bagi seluruh masyarakat yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial (Kemensos) dari kelompok Desil 1 hingga Desil 5 merupakan sasaran utama program bantuan sosial (Bansos) dan jaminan kesehatan nasional.

“Terkait kondisi pasangan lansia Mail dan Iin, pihak Dinsos telah melakukan pengecekan data internal. Hasilnya menunjukkan bahwa data kependudukan mereka sebenarnya sudah tercatat di kelompok Desil 5,” ujar Ismat Ahmad saat ditemui Demokratis di kantornya, Senin (29/6/2026).

Ismat menerangkan, dengan status Desil 5 tersebut, secara legal Mail dan Iin sangat berhak diusulkan untuk menerima berbagai program jaminan pemerintah. Mulai dari Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan, Program Keluarga Harapan (PKH), hingga Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan lainya

“Di tingkat desa ada Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) dan Pendamping PKH yang bertugas mengawal hal ini,” terangnya.

Lebih lanjut, Ismat menekankan pentingnya edukasi agar masyarakat memahami alur birokrasi pengusulan bantuan. Dasar pendataan mikro sepenuhnya berada di bawah kewenangan pemerintah desa dan kecamatan, yang kemudian diperkuat oleh basis data makro milik Badan Pusat Statistik (BPS).

Di sisi lain, Ismat juga memaparkan adanya sistem graduasi dalam tata kelola bantuan sosial Kemensos. Proses graduasi tersebut mengatur kelulusan atau penghapusan satu keluarga dari daftar penerima manfaat secara berkala.

“Melalui proses pemutakhiran data, kondisi ekonomi keluarga dinilai dinamis karena seseorang tidak selamanya berada di bawah garis kemiskinan. Jika sudah tidak lagi memenuhi kriteria atau syarat wajib sebagai penerima manfaat, nama mereka harus dikeluarkan dari daftar, meskipun belum tentu langsung menjadi kaya raya,” jelasnya.

Kendati demikian, Dinsos Kabupaten Sukabumi tidak menampik adanya hambatan koordinasi di lapangan. Ismat mengakui masih banyak temuan kasus di mana warga yang berada di klaster Desil 1 sampai Desil 5 justru belum tersentuh bantuan apa pun.

“Mengapa mereka (pihak desa) tidak pernah memberikan data pembaruan kepada kami setelah proses graduasi selesai. Kami memerlukan data valid mengenai siapa saja yang diusulkan masuk dan siapa yang dikeluarkan dari daftar penerima bansos,” pungkasnya. (Iwan)

Related Articles

Latest Articles