Tapsel, Demokratis
Spanduk peringatan warga Desa Tanjung Medan, Kecamatan Tano Tombangan (Tantom), Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara (Sumut), hanya jadi kertas kosong. Peringatan melalui spanduk dimaksud adalah larangan tentang melintasnya alat berat Pertambangan Emas Tanpa Ijin (PETI).
Buktinya, Jumat (26/6/2026), dua unit ekskavator Volvo yang disinyalir pemiliknya dari Sibolga dengan gagahnya melintas masuk ke wilayah yang sudah menyatakan penolakan terhadap PETI.
“Ini bukan kebetulan, ini indikasi kuat adanya transaksi di balik layar pada para cukong yang bebas meraup keuntungan di atas penderitaan masyarakat sekitar,” tutur masyarakat yang tidak mau disebut namanya kepada wartawan. “Dalam hal ini hukum tunduk dengan ‘uang damai’,” lanjut sumber.
Awalnya, kedatangan dua alat berat ekskavator itu sangat memicu amarah warga, namun akhirnya redam bagaikan segumpal es yang telah mencair diduga setelah ada “kesepakatan” antara oknum yang mengatasnamakan masyarakat dengan koordinator alat berat.

“Kalau sudah bisa masuk berarti bosnya PETI sudah menyelesaikan dengan damai. Walau pun spanduk itu sudah dibentang, seolah-olah tidak ada artinya di mata mereka,” ketus salah satu tokoh masyarakat Tantom yang identitasnya minta dirahasiakan.
Menurutnya, ketika penegak hukum tidak peduli dengan PETI ini berarti negara juga telah ikut absen dikarenakan ekskavator bebas “merampok” kekayaan alam dari Batang Gadis yang konon diduga tidak mengantongi ijin resmi.
“Fakta yang lebih mengerikan di Sungai Batang Gadis, perbatasan Tapsel-Mandailing Natal, kini dikuasai sekira 40 ekskavator untuk PETI,” katanya.
“40 alat berat itu tidak mungkin tumbuh dari tanah. Tidak mungkin Pemkab Tapsel, Pemkab Madina, Kapolres, Dandim, sampai Polda tidak tahu. Kalau tahu tapi diam, itu namanya pembiaran, dikarenakan diduga telah terjadi transaksional,” tegas sumber.
Sementara fakta di lapangan ironisnya setelah ada operasi telah terjadi penangkapan beberapa bulan lalu, PETI tidak mati. Malah semakin merajalela tumbuh subur dan dibuktikan dengan telah ditambahkan dua alat berat ekskavator merk Volvo yang kabarnya dari Sibolga. “Artinya para yang punya PETI dimaksud adalah yang kebal hukum,” tambah sumber.
Diakibatkan praktek ilegal ini, korban pun berjatuhan dikarenakan kebun sawit warga dihabisi oleh jalur maut PETI yang semakin merajalela. “Sekarang sudah merembet ke Angkola Selatan via Desa Gunung Baringin. Warga jadi korban,” terangnya.

Sementara pantauan Demokratis di Gunung Baringin, ekskavator melewati pohon sawit warga sehingga menjadi hancur. Yang jadi pertanyaan, siapa yang ganti rugi?
Pertanyaan terbuka juga untuk APH dan Pemda Tapsel-Madina, sampai kapan spanduk warga akan terus diinjak alat berat dan sampai kapan 40 ekskavator bebas mengeruk kekayaan negara berupa emas negara tanpa pajak? Kalau APH dan Pemda masih bungkam, publik berhak bertanya ada apa di balik 40 ekskavator ini? Siapa bekingnya?
Aktivis NGO Lippan Sumut M. Hutagalung menanggapi terkait tambang ilegal ini pelaku kejahatan dapat dipidana karena melanggar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dengan pidana penjara 5 tahun dan denda Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah).
Hingga berita ini diturunkan, Kapolres Tapsel, Kapolres Madina, Bupati Tapsel, dan Bupati Madina belum memberikan jawaban atas maraknya PETI dan dugaan pungli PETI ini. (MH)
