Sukabumi, Demokratis
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi menggelar Rapat Paripurna ke-9 Tahun Sidang 2026 di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi, Kamis (9/7/2026).
Rapat ini berfokus pada tiga agenda penting, yaitu penyampaian laporan reses, nota pengantar anggaran 2027, dan perubahan susunan alat kelengkapan dewan.
Rapat paripurna tersebut membahas penyampaian laporan hasil reses kedua tahun 2026, nota pengantar Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027, serta pengumuman perubahan susunan alat kelengkapan DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan.
Wakil Bupati Sukabumi, H. Andreas, yang hadir mewakili Bupati Sukabumi H. Asep Japar, menyampaikan nota pengantar KUA-PPAS 2027. Dalam paparannya, Andreas menegaskan bahwa arah pembangunan Kabupaten Sukabumi pada tahun depan akan difokuskan pada penguatan sektor strategis daerah.
“Pembangunan tahun depan difokuskan pada penyiapan ekosistem yang mendukung penguatan sektor agroindustri dan pariwisata sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Andreas.
Ia menambahkan, penyusunan KUA-PPAS 2027 telah mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah, pemenuhan belanja wajib, standar pelayanan minimal, hingga pembiayaan program prioritas agar pembangunan berjalan efektif.
Selain agenda anggaran, DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sukabumi juga menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Regulasi ini diharapkan menjadi landasan hukum kuat dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan tertib.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, menyatakan bahwa seluruh aspirasi warga dari enam daerah pemilihan (dapil) melalui reses kedua telah diserahkan kepada pemerintah daerah.
“Hasil reses kami harapkan menjadi masukan bagi pemerintah daerah untuk menyempurnakan program pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat. Aspirasi yang masuk mulai dari percepatan pembangunan, pendidikan, hingga persoalan yang muncul dalam rapat dengar pendapat,” kata Budi.
Terkait perubahan susunan alat kelengkapan dewan dari Fraksi PDI Perjuangan, Budi menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan langkah normatif yang diperbolehkan dalam tata tertib DPRD selama hanya berupa pergeseran posisi anggota.
Menutup keterangannya, Budi menyampaikan bahwa pembahasan KUA-PPAS 2027 akan langsung diakselerasi oleh legislatif dan eksekutif. “Insyaallah pembahasannya bisa selesai dalam satu minggu dan setelah itu akan ada tahapan lanjutan,” pungkasnya. (Iwan)
