Indramayu, Demokratis
Polemik mengenai operasional LPK Hanaman Nihon kembali menjadi sorotan. Pihak lembaga pelatihan tersebut menyatakan bahwa seluruh aktivitas usahanya telah dijalankan melalui proses yang dianggap benar dan sesuai mekanisme.
Namun, pernyataan tersebut justru memunculkan perhatian dari sejumlah pihak karena masih terdapat aspek legalitas yang dipersoalkan, khususnya terkait belum dimilikinya Sending Organization (SO) dan Accepting Organization (AO) yang menjadi bagian penting dalam mekanisme pemberangkatan pekerja ke Jepang melalui skema tertentu.
Meski demikian, LPK Hanaman Nihon tetap disebut memberangkatkan peserta atau calon pekerja dengan menggunakan skema Tokutei Ginou melalui kerja sama dengan pihak lain yang telah memiliki legalitas tersebut.
Praktik inilah yang dinilai perlu mendapat pengawasan serius agar tidak menimbulkan persoalan hukum maupun merugikan calon pekerja migran Indonesia ke depannya.
Sejumlah pengamat mengingatkan bahwa setiap proses pemberangkatan pekerja migran harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kekurangan legalitas maupun kewenangan dalam proses rekrutmen dikhawatirkan dapat membuka celah terjadinya praktik penempatan ilegal hingga Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) apabila tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Menanggapi persoalan tersebut, Direktur Pusat Kajian Strategis Pembangunan Daerah (PKSPD) Indramayu, Oushj Dialambaqa menyampaikan bahwa pihaknya telah berulang kali menyampaikan berbagai persoalan mengenai LPK, sponsor, dan perusahaan penempatan kepada Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Indramayu, termasuk saat dialog bersama pejabat dinas dan sejumlah jurnalis.
Menurutnya, terdapat sejumlah poin penting yang harus menjadi perhatian pemerintah, di antaranya:
1). LPK berdasarkan regulasi tidak memiliki kewenangan merekrut ataupun melakukan proses penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Apabila LPK terlibat langsung dalam proses pengiriman atau “menumpang” proses penempatan, hal tersebut dinilai berpotensi melanggar ketentuan hukum dan dapat mengarah pada dugaan tindak pidana perdagangan orang apabila memenuhi unsur-unsur pidana.
2). Rekrutmen PMI merupakan kewenangan perusahaan penempatan yang berizin atau pemerintah sesuai program yang berlaku.
3). LPK hanya diperbolehkan bekerja sama dalam bidang pendidikan dan pelatihan nonformal, seperti pelatihan bahasa Jepang maupun Korea, tanpa mengambil alih kewenangan rekrutmen dan penempatan.
4). Setiap LPK wajib terdaftar pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi sesuai ketentuan yang berlaku.
5). Sponsor maupun perusahaan penempatan juga harus memiliki legalitas dan terdaftar sehingga calon PMI memperoleh perlindungan hukum.
Direktur PKSPD juga mengaku menemukan sejumlah persoalan di lapangan, antara lain masih adanya sponsor yang belum terdaftar namun tetap melakukan perekrutan, LPK yang diduga belum memenuhi persyaratan tetapi tetap beroperasi, hingga praktik perekrutan yang disebut menumpang proses penempatan.
“PKSPD baru menerima laporan yang telah diverifikasi mengenai dugaan adanya seorang sponsor yang berdomisili di wilayah Bulak, Kecamatan Jatibarang, yang merekrut calon PMI untuk diberangkatkan ke Serbia secara perorangan tanpa melalui perusahaan penempatan yang berwenang. Apabila dugaan tersebut terbukti, maka penanganannya menjadi kewenangan aparat penegak hukum sesuai ketentuan yang berlaku,” jelas Oo pangggilan akrabnya kepada Demokratis, Sabtu (11/7/2026).
Selain itu, PKSPD juga mendorong agar Disnaker Indramayu membuka secara transparan data seluruh LPK, sponsor, serta perusahaan penempatan yang memiliki izin resmi melalui website pemerintah sebagai bentuk akuntabilitas publik.
“Keterbukaan informasi akan memudahkan masyarakat membedakan lembaga yang memenuhi ketentuan dengan yang belum memiliki legalitas,” imbuhnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Disnaker Kabupaten Indramayu belum memberikan tanggapan resmi terkait masukan dan temuan yang disampaikan PKSPD maupun mengenai pengawasan terhadap legalitas LPK dan sponsor yang beroperasi di wilayah Kabupaten Indramayu. (RT)
