Realokasi Pengadaan Lahan SMAN, SMKN dan SLBN Tahun 2025 Beraroma Korupsi?

Bandung, Demokratis

Relokasi Pengadaan Lahan SMAN, SMKN dan SLBN tahun 2025 dimana anggarannya bersumber dari APBD Provinsi Jabar tahun anggaran 2025 sampai saat ini tidak jelas juntrungannya. Selain ke Disdik Jabar, wartawan Demokratis pun sudah menyurati ke Gubernur Jabar dan menanyakan sampai sejauh mana kegiatan tersebut sudah dilaksanakan.

Menurut bagian persuratan Tata Usaha Setda Jawa Barat bahwa surat konfirmasi wartawan Demokratis sudah disposisi ke Disdik Jabar. Dan surat disposisi dari Gubernur tersebut oleh Kepala Dinas Pendidikan Jabar Purwanto sudah diteruskan ke kabid masing-masing.

Ketika dikonfirmasi keberadaan surat Gubernur tersebut ke masing-masing bidang, Kabid PSMK Edi Purwanto sekitar Februari dan Maret 2026 keterangan Iwan staf pribadi/driver terdekat Edi Purwanto, surat tersebut sudah diserahkan ke Asep Suryadi PPK DAK fisik SMK tahun 2025. Tapi sampai saat ini dimana keberadaan surat tersebut belum diketahui karena Asep Suryadi yang memegang surat tersebut tidak diketahui di mana keberadaannya.

Demikian juga Kabid PSMA, saat itu masih dipegang Iis Rostiasih dan saat ini penggantinya Ai Nurhasan setiap dikonfirmasi selalu tidak siap menghadapi wartawan, karena keterangan satpam, sudah ada yang menangani. Sangat aneh kelakuan Kabid PSMA, sehingga sampai saat ini surat dari Gubernur tersebut tidak jelas ada di mana.

Begitu juga Bidang PKLK, hampir sama kelakuannya dengan Kabid yang lainnya. Karena surat disposisi dari Gubernur tersebut, sudah diteruskan kepada Kepala Dinas Disdik Provinsi Jawa Barat, Purwanto. Diduga pejabat Disdik Jabar tidak amanah dalam mengemban tugas sebagai pejabat Disdik Jabar. Karena tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Terutama menindak lanjuti surat disposisi Gubernur Jabar.

Hal ini juga pernah disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Jabar Purwanto ketika bertemu dengan wartawan Demokratis di lobby Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Jumat (22/5/2026). “Nanti saya sampaikan kepada kabid supaya ditindaklanjuti,” kata Purwanto saat itu.

Perlu diketahui bahwa dana APBD Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2025 yang dialokasikan untuk Realokasi Pengadaan Lahan SMAN, SMKN dan SLBN tersebut senilai Rp53.296.883.000 yang terdiri dari untuk pengadaan lahan bidang SMAN senilai Rp40.580.040.000 dan lahan SMKN senilai Rp6.257.844.000 serta lahan SLBN/PKLK senilai Rp6.468.999.000. Diduga Proyek Realokasi Pengadaan Lahan SMAN, SMKN dan SLBN tahun 2025 beraroma korupsi. Sebab, sampai saat ini belum diketahui sampai sejauh mana pelaksanaan di lapangan.

Upaya tim wartawan Demokratis sudah beberapa kali untuk konfirmasi terkait realokasi pengadaan lahan SMAN, SMKN dan SLBN, namun keterangan satpam mengatakan bahwa ketiga kabid tersebut tidak pernah ada di ruangannya. Bahkan surat konfirmasi terkait pengadaan lahan SMAN negeri sudah diserahkan kepada stafnya Riki Rahman, begitu juga SMKN negeri Asep Suryadi dan SLBN tidak jelas kepada siapa surat konfirmasi tersebut. (IS/Tim)

Related Articles

Latest Articles