Tapsel, Demokratis
Kepala Sekolah (Kepsek) SMK Negeri 2 Batang Toru berinisial EBMS, S.Pd., resmi dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan terkait dugaan tindak pidana penggelapan aset negara dan penyalahgunaan jabatan sebagai kepala sekolah.
Demikian ditegaskan Hamid Sulton Harahap didampingi Mhd Nasir Dongoran dan Mangudut Hutagalung dari NGO Lembaga Independen Pengawasan Pejabat & Aparatur Negara Sumut (Lippan Sumut) di Kantor Kejari Tapsel, Senin (13/7/2026).
“Surat dumas tersebut bernomor: 003/LSM-ALIANSI PERS/DUMAS/VI/2026 tanggal 29 Juni 2026 lalu. Tembusannya kita layangkan ke Kadisdik Sumut, Gubsu, Kajatisu, dan Dirjen Dikdasmen RI di Jakarta,” ujar Sulton Harahap.
Dalam laporan tersebut, Aliansi Pers – Lippan Sumut menduga kuat terjadi tindak pidana penggelapan aset SMKN 2 Batang Toru. Aset itu merupakan donasi dari PT. Agincourt Resources (PTAR) berupa alat berat dan mobil untuk menunjang program pendidikan jurusan teknik alat berat.

Berdasarkan data, pada 11 Agustus 2023 PTAR menyerahkan 2 aset purna pakai ke SMKN 2 Batang Toru berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST):
- 1 unit mobil LV full body
- 1 unit forklift body komplit tanpa mesin
“Tujuan donasi ini jelas untuk alat praktek siswa jurusan teknik alat berat. Ini menindaklanjuti surat permohonan SMKN 2 tanggal 3 Maret 2023,” jelas Sulton.
Menurutnya, sejak BAST ditandatangani SMKN 2 Batang Toru bertanggung jawab penuh atas operasional, pemanfaatan, pemeliharaan, dan perawatan aset tersebut.
PTAR sendiri telah menyatakan sikap bahwa mereka telah lepas tanggung jawab melalui surat konfirmasi tanggal 17 Juni 2026.
Sementara hasil investigasi Aliansi Pers – Lippan Sumut ditambah keterangan warga Desa Sipenggeng menyebutkan bahwa 2 aset tersebut diduga dijual oleh oknum Kepsek SMKN 2 Batang Toru ke salah satu PT di Batang Toru tanpa izin pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN).
Saat dikonfirmasi, oknum Kepsek disebut mengakui aset telah dijual dan uangnya dipakai untuk sekolah. Namun saat diminta bukti, rincian penggunaan, dan lokasi aset, terlapor tidak dapat menunjukkan dan mangkir dari konfirmasi selanjutnya.
Mangudut Hutagalung dari Lippan Sumut Merinci, ada 4 dasar hukum yang diduga dilanggar Kepsek tersebut:
- Pasal 486 UU No.1 Tahun 2023/KUHP Baru: Barangsiapa memiliki barang milik orang lain yang ada dalam kekuasaannya secara melawan hukum. Ancaman pidana maksimal 4 tahun atau denda kategori IV Rp200 juta. Aset donasi = BMN yang ada dalam kuasa Kepsek.
- UU No. 9 Tahun 1961 jo PP No. 29 Tahun 1980: Penerima donasi wajib mempertanggungjawabkan sesuai tujuan.
- Pasal 3 UU Tipikor 31/1999 jo UU 20/2001: Menyalahgunakan kewenangan yang dapat merugikan keuangan negara. Aset donasi = BMN.
- Permendikbudristek No. 25 Tahun 2022: Pengelolaan Barang Milik Negara pada satuan pendidikan.
“Akibat perbuatannya ada 2 kerugian. Pertama, Kerugian Negara: Hilangnya 2 aset BMN hasil donasi + potensi kerugian uang hasil penjualan yang tidak dipertanggungjawabkan. Kedua, Kerugian Siswa: Siswa jurusan teknik alat berat kehilangan alat praktek,” tegas Mangudut.
Terpisah, Kasi Intel Kejari Tapsel Obrika Simbolon dan JPU Agung Tampubolon membenarkan laporan tersebut sudah masuk tanggal 1 Juli 2026 ke Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan.
“Laporan sudah kami terima. Belum didisposisikan ke jaksa. Kasus ini kita tunggu saja, mungkin dalam minggu depan,” ujar Agung di ruang kerjanya, Senin (13/7/2026).
Hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi kepada Erikson Benjamin Marnaek Sihombing, S.Pd., selaku Kepala SMKN 2 Batang Toru via telepon seluler belum mendapat tanggapan. (MH/UNH)
