Paripurna Ke-10 DPRD Kabupaten Sukabumi, Bupati Sampaikan Nota Pengantar Perubahan Badan Hukum Perumda Tirta Jaya dan Rancangan Raperda

Sukabumi, Demokratis 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi menggelar Rapat Paripurna ke-10 Masa Sidang 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Utama Gedung DPRD, Jalan Jajaway, Kompleks Perkantoran Jajaway, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Selasa (21/7/2026).

Rapat paripurna kali ini mengagendakan pengambilan keputusan dan persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat. Selain itu, agenda utama lainnya adalah penyampaian Nota Pengantar Bupati terkait perubahan badan hukum Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Jaya menjadi Perseroan Terbatas (PT) Air Minum Tirta Jaya Mandiri (Perseroda).

Rapat dihadiri langsung oleh Bupati Sukabumi H. Asep Japar, Sekretaris Daerah H. Ade Suryaman, unsur Forkopimda, para anggota DPRD, kepala perangkat daerah, camat, serta tamu undangan lainnya.

Bupati Sukabumi, H. Asep Japar menegaskan,  perubahan status badan hukum Perumda Air Minum Tirta Jaya menjadi Perseroda merupakan langkah strategis. Transformasi ini bertujuan memperkuat tata kelola perusahaan agar lebih profesional, adaptif, dan memiliki daya saing yang tinggi.

Menurut Asep Japar, perubahan status ini juga membuka peluang investasi baru dan memperkuat kapasitas bisnis perusahaan. Meski demikian, ia memastikan pelayanan air minum kepada masyarakat akan tetap menjadi prioritas utama.

“Pemerintah daerah menargetkan perubahan ini mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui dividen perusahaan, memperluas pengembangan usaha, meningkatkan kualitas layanan, serta mendorong pemanfaatan inovasi teknologi dalam penyediaan air minum yang lebih baik bagi masyarakat,” ujarnya di saat menyampaikan sambutan.

Bupati menjelaskan, DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Sukabumi telah menyepakati Raperda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat.

Ia berharap regulasi tersebut dapat menjadi landasan hukum yang kuat dalam menciptakan kondisi daerah yang aman, tertib, dan kondusif. Hal ini tentunya memerlukan sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta partisipasi aktif dari masyarakat.

Senada, Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali,  berharap regulasi baru ini bisa memberikan kepastian hukum di tengah masyarakat.

“Dengan adanya Perda ini, diharapkan kondisi daerah bisa lebih aman dan tertib saat masyarakat melaksanakan kegiatan. Pemerintah daerah juga kini memiliki acuan serta aturan yang jelas yang tertuang dalam Perda tersebut,” harap Budi.

Lebih lanjut, Budi Azhar menjelaskan tentang penyampaian Nota Pengantar ini yang merupakan tahap awal dari proses legislasi perubahan status PDAM.

“Tahapan ini akan ditindaklanjuti secara khusus pada rapat paripurna berikutnya melalui penyampaian pandangan umum dari fraksi-fraksi DPRD,” jelasnya.

Terkait Nota Pengantar Bupati tentang perubahan status PDAM dari Perusahaan Umum Daerah menjadi Perseroda, dokumennya baru saja disampaikan. Tentunya ini akan segera ditindaklanjuti oleh DPRD pada rapat paripurna yang akan datang.

“Akan mengagendakan pemandangan umum dari fraksi-fraksi atas Nota Pengantar yang sudah disampaikan oleh Bupati,” pungkasnya. (Iwan)

Related Articles

Latest Articles