Jeneponto, Demokratis
Tim Fasilitator Kementerian PU Sulsel yang bekerja sama dengan Pemerintah Kecamatan Binamu dan Kelurahan Bontoa menggelar rapat sosialisasi program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), Sabtu (25/7/2027).
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kecamatan Binamu bersama Tim Fasilitator STBM dari Kementrian PU Sulsel yang bertempat di Kantor Kelurahan Bontoa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Sulsel.
Turut hadir pada acara tersebut Camat Binamu Ir Rizal HM, Bhabinkamtibmas Kelurahan Bontoa, Aipda Suilham, Kepala Kelurahan Bontoa, Saharullah, S.S.Kom, Tim Fasilitator Kementerian PU Sulsel, Hardiansyah, tim kesling dari Puskesmas Binamu, Rika, para kepala lingkungan serta seluruh calon penerima bantuan STBM se-Kelurahan Bontoa.

Camat Binamu Ir Rizal HM dalam sambutannya merespons penuh program STBM yang hadir di Kelurahan Bontoa pada tahun ini.
“Alhamdulillah kami sangat merespons dengan adanya program sanitasi total berbasis masyarakat yang masuk di Kelurahan Bontoa serta dapat menekan angka stunting secara keseluruhan,” ujarnya.
“Kami hadir dipertemuan ini untuk ingin mendengar atau melihat langsung bagaimana supaya bantuan ini bisa tepat sasaran kepada calon penerima serta kualitas pekerjaan nantinya sesuai dengan petunjuk teknis,” lanjutnya.
Sementara Lurah Bontoa, Saharullah, S.S.Kom pada kegiatan tersebut menyambut gembira program STBM yang hampir seratus persen akan terealisasi pada tahun 2026 ini.
“Kami segenap Pemerintah Kelurahan Bontoa mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Drs Hamka B. Kady selaku anggota DPR RI dari Fraksi Golkar dan Bapak Bupati Kabupaten Jeneponto H. Paris yang telah bersusah payah menjemput bantuan tersebut dari pokok pikiran (pokir),” ucapnya.

Sementara Tim Fasilitator STBM dari Kementerian PU Sulsel, Hardiansyah pada acara tersebut memaparkan secara teknis terkait rencana pembangunan STBM atau lebih dikenal dengan nama MCK/WC.
“Program ini adalah yang pertama kalinya masuk di Kabupaten Jeneponto walaupun kami belum bisa menyebut berapa unit dan berapa total anggarannya,” katanya.
“Namun terkait dengan calon penerima bantuan tersebut, itu ada beberapa kriteria yang harus dilalui setelah melakukan survei di lapangan di antaranya mulai dari desil 1 sampai 4, tidak memiliki WC permanen atau memiliki WC tapi tidak layak pakai, memiliki sumber air serta memiliki bukti kepemilikan tanah yang sah,” tutupnya. (Syarifuddin Awing)
