Gunungan Sampah Mengular di Pinggir Jalan, Perda Pengelolaan Sampah Dinilai Belum Berdampak Nyata

Indramayu, Demokratis

Tumpukan sampah yang mengular di sepanjang bahu jalan diduga telah berlangsung cukup lama tanpa penanganan yang memadai dari Pemerintah Daerah (Pemda) melalui dinas terkait.

Kondisi tersebut bukan hanya mengganggu estetika lingkungan, tetapi juga berpotensi menimbulkan pencemaran, bau tidak sedap, serta ancaman terhadap kesehatan masyarakat.

Berdasarkan pantauan di lokasi, sampah rumah tangga bercampur limbah plastik dan berbagai jenis sampah lainnya menumpuk di bawah pepohonan sepanjang ruas jalan. Volume sampah yang terus bertambah mengindikasikan lokasi tersebut diduga telah berubah menjadi tempat pembuangan liar (TPS ilegal).

Ironisnya, kondisi tersebut terjadi ketika Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sampah yang mengatur kewenangan pemerintah daerah, penyelenggaraan pengelolaan sampah, pengawasan, hingga peran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Perda itu juga bertujuan mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan sistem pengelolaan sampah yang efektif.

Namun di lapangan, sebagian pengamat dan masyarakat menilai implementasi regulasi tersebut belum menunjukkan hasil yang signifikan. Keberadaan tumpukan sampah yang dibiarkan berhari-hari bahkan berminggu-minggu memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan dan respons cepat dari instansi yang membidangi persampahan.

“Kalau Perda sudah ada, mengapa masih ditemukan gunungan sampah seperti ini? Jangan sampai regulasi hanya menjadi dokumen tanpa implementasi nyata,” ujar salah seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan, Minggu (26/7/2026).

Kondisi tersebut juga memunculkan sejumlah pertanyaan kepada pemerintah daerah, di antaranya:

1). Mengapa tumpukan sampah tersebut belum diangkut meski volumenya sudah sangat besar?

2). Apakah lokasi itu memang tidak masuk dalam rute pengangkutan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup?

3). Sejauh mana implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2025 dijalankan di lapangan?

4). Apakah terdapat kendala armada, personel, atau pengawasan sehingga persoalan sampah terus berulang?

Masyarakat berharap Pemkab Indramayu melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) segera mengambil langkah konkret, tidak hanya mengangkut tumpukan sampah yang ada, tetapi juga memperkuat pengawasan, menyediakan sarana pembuangan yang memadai, serta menindak pelaku pembuangan sampah sembarangan sesuai ketentuan yang berlaku.

Tanpa langkah yang konsisten, keberadaan Perda Pengelolaan Sampah dikhawatirkan hanya menjadi produk hukum yang belum mampu memberikan perubahan nyata terhadap persoalan sampah yang masih menjadi keluhan masyarakat di berbagai wilayah Kabupaten Indramayu. (RT)

Related Articles

Latest Articles