Tangsel Darurat Narkoba: Ketika Para Punggawa Pemberantas Narkoba Justru Menjadi Pemakai dan Pengedarnya

Oleh Junaidi Rusli

Penangkapan Kepala Satuan Reserse Narkoba (Kasat Resnarkoba) Polres Tangerang Selatan, AKP Pardiman, oleh Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menjadi tamparan keras bagi upaya pemberantasan narkoba di Indonesia. Ironisnya, sosok yang selama ini dipercaya memimpin perang melawan narkotika justru diduga terlibat dalam peredaran gelap narkoba, penyalahgunaan narkotika, hingga penyalahgunaan kewenangan dalam penanganan perkara.

Lebih memprihatinkan lagi, penyidik juga mengamankan enam anggota yang bertugas di bawah komandonya serta seorang anggota Polda Aceh. Jika dugaan tersebut terbukti di pengadilan, maka kasus ini bukan sekadar penyimpangan individu, melainkan sinyal adanya persoalan serius dalam sistem pengawasan, integritas, dan pembinaan aparat penegak hukum.

Bagi masyarakat Tangerang Selatan, kabar ini menghadirkan rasa kecewa sekaligus kekhawatiran. Selama ini, masyarakat menaruh harapan besar kepada Satresnarkoba sebagai garda terdepan dalam melindungi generasi muda dari ancaman narkotika. Namun, kepercayaan itu kini terguncang ketika aparat yang seharusnya menjadi benteng justru diduga menjadi bagian dari persoalan.

Narkoba bukan lagi sekadar tindak pidana biasa. Kejahatan ini merusak masa depan generasi muda, menghancurkan keluarga, dan menjadi sumber lahirnya berbagai kejahatan lain. Karena itu, aparat penegak hukum dituntut memiliki integritas yang tidak dapat ditawar. Ketika aparat justru terlibat, dampaknya jauh lebih besar daripada kejahatan narkoba itu sendiri, karena yang hancur bukan hanya korban, tetapi juga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Kasus ini juga menjadi alarm bahwa perang melawan narkoba tidak cukup hanya dilakukan dengan menangkap bandar dan pengguna. Yang tidak kalah penting adalah memastikan aparat yang diberi kewenangan memiliki pengawasan internal yang kuat, sistem pengendalian yang efektif, serta penegakan disiplin tanpa pandang bulu.

Bareskrim Polri patut diapresiasi karena berani menindak oknum dari institusinya sendiri. Langkah tersebut menunjukkan komitmen bahwa tidak ada anggota yang kebal hukum. Namun, masyarakat tentu berharap proses hukum dilakukan secara transparan dan tuntas hingga mengungkap seluruh jaringan yang terlibat, tanpa melindungi siapa pun.

Kasus ini bukan yang pertama sepanjang tahun 2026. Sebelumnya, mantan Kapolres Bima Kota dan mantan Kasat Resnarkoba Polres Kutai Barat juga terseret perkara narkoba. Rangkaian peristiwa tersebut menunjukkan bahwa persoalan ini memerlukan evaluasi menyeluruh, mulai dari proses rekrutmen, pembinaan karier, pengawasan, hingga pemeriksaan gaya hidup dan integritas personel yang bertugas di satuan narkoba.

Tangerang Selatan kini menghadapi tantangan besar. Kota yang berkembang pesat ini membutuhkan aparat penegak hukum yang bersih, profesional, dan berintegritas. Kepercayaan masyarakat hanya dapat dipulihkan melalui tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan.

Perang melawan narkoba tidak boleh berhenti. Namun, perang itu akan sulit dimenangkan apabila “musuh” justru berada di dalam barisan yang seharusnya menjadi pelindung. Oleh karena itu, momentum ini harus dijadikan titik balik untuk melakukan reformasi pengawasan secara serius agar tidak ada lagi ruang bagi oknum yang mengkhianati amanah negara.

Masyarakat berharap kasus ini menjadi pelajaran berharga. Siapa pun yang terbukti menyalahgunakan kewenangan dan terlibat dalam jaringan narkoba harus diproses secara tegas sesuai hukum yang berlaku. Sebab, hanya dengan penegakan hukum yang adil dan tanpa kompromi, kepercayaan publik dapat dipulihkan dan perang melawan narkoba benar-benar memiliki harapan untuk dimenangkan. ***

Related Articles

Latest Articles