Petani Subang Tergabung di Wadah Gunem Subang Gerudug Gedung DPRD, Tuntut Hak Garap Lahan Eks HGU: GTRA Subang Terkesan Mandul

Subang, Demokratis

Isu reforma agraria kembali mencuat di Kabupaten Subang. Pasalnya lahan eks HGU milik PTPN-1 Regional 2 yang sudah seharusnya didistribusikan kepada para petani penggarap hingga kini masih zonk. tak hanya itu GTRA yang seharusnya memperjuangkan hak-hak para petani malah terkesan mandul.

Berangkat dari fenomena itu puluhan petani yang tergabung dalam wadah Gunem Subang menggerudug dan menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Kabupaten Subang, Senin (3/8/2026).

Aksi ini menyoroti persoalan lama yang belum juga menemukan titik terang, yakni hak pengelolaan lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) milik PTPN 1 Regional 2 yang telah habis sejak tahun 2002.

Para petani menilai, hingga kini lahan tersebut belum sepenuhnya dikembalikan kepada negara untuk didistribusikan sesuai skema reforma agraria.

Lahan Eks HGU Tak Kunjung Didistribusikan

Dalam aksinya, para petani mendesak agar mereka diberikan hak untuk menggarap lahan tersebut secara legal.

Bila mengacu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 yang mewajibkan perusahaan perkebunan menyediakan sekitar 20 persen lahan bagi masyarakat.

Bagi para petani, kondisi lahan yang sudah puluhan tahun tidak jelas status pengelolaannya menjadi bukti lambannya implementasi reforma agraria di daerah.

Mereka mendesak negara harus segera hadir untuk memastikan lahan eks HGU tersebut benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

Aksi tersebut diterima oleh Anggota Komisi 4 DPRD Subang, Ir. Beni Rudiono kemudian dilanjut dengan hadirnya Ketua DPRD Kabupaten Subang, Victor Wirabuana Abdurachman.

Namun, para petani menyayangkan tidak hadirnya perwakilan Komisi 2 yang dinilai lebih relevan membidangi sektor pertanian.

Petani Minta Legalitas, Bukan Kepemilikan

Inisiator aksi Gunem Subang, Asep Anum, menegaskan bahwa tuntutan yang disampaikan sebenarnya sederhana, yakni meminta adanya kepastian hukum bagi petani penggarap.

Yang menjadi tuntutan sebenarnya sederhana, bahwa tanah yang menjadi objek reforma agraria itu ada penyerahan 20 persen kepada petani, itu sudah jelas.

“Kita bukan menuntut untuk memiliki dalam bentuk sertifikat, tetapi setidaknya ada legalitas agar petani bisa menggarap,” ujarnya.

Menurut Asep, keberadaan legal standing sangat penting untuk melindungi petani dari potensi penggusuran atau pengalihan lahan kepada pihak swasta.

Ia menilai, tanpa adanya dasar hukum yang jelas, petani akan terus berada dalam posisi rentan.

“Kalau tidak ada legal standing, akan terjadi penggerusan di mana-mana. Lahan bisa disewakan ke swasta dan petani tersingkir. Tapi kalau ada legalitas, petani bisa mempertahankan hak garapnya,” katanya.

BPN Disebut Mulai Berpihak, Petani Siapkan Data

Lebih lanjut, Asep mengungkapkan bahwa Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebenarnya telah menunjukkan keberpihakan kepada petani.

Hal ini terlihat dari adanya regulasi yang memungkinkan masyarakat menggarap lahan negara melalui skema tertentu.

Saat ini, pihaknya tengah melakukan pendataan Calon Penggarap Calon Lahan (CPCL) dengan berkoordinasi bersama pemerintah desa.

Data tersebut nantinya akan diajukan ke BPN sebagai dasar proses lebih lanjut.

“Kita sedang siapkan CPCL, sudah koordinasi dengan desa-desa untuk membentuk kelompok tani. Nanti data itu akan disampaikan ke BPN, karena mereka sebenarnya menunggu itu untuk diproses bersama PTPN,” jelasnya.

Aksi ini menjadi sinyal kuat bahwa persoalan reforma agraria di Subang belum tuntas.

Para petani berharap pemerintah dan pihak terkait segera memberikan kepastian agar konflik agraria tidak terus berlarut dan merugikan masyarakat kecil. (Abh)

Related Articles

Latest Articles