Tapsel, Demokratis
Konflik agraria di kawasan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sipirok, Marancar, Batang toru (Simarboru), kembali memanas setelah eskalasi aksi unjuk rasa memasuki hari kesembilan. Aliansi Keta Marancar, yang menaungi lima kelompok tani dari wilayah Sipirok, Marancar, dan Batang Toru (Simarboru), berkomitmen untuk terus menyuarakan tuntutan mereka terkait hak atas tanah adat di Kabupaten Tapanuli Selatan, Kamis (13/8/2026).
Sebagai bentuk protes nyata atas kebuntuan komunikasi, massa melakukan blokade total di dua titik krusial akses operasional proyek strategis tersebut. Pemblokiran menyasar pintu masuk konstruksi R5 di Desa Sipenggen serta pintu masuk R17 di Desa Marancar Godang, Kecamatan Marancar, yang berlangsung ketat sejak pagi hari hingga pukul 18.00 WIB.
Koordinator aksi, Wesly Gea SH, dalam orasinya menegaskan bahwa jika aspirasi mereka tetap diabaikan oleh manajemen perusahan, massa tidak ragu untuk menduduki kembali lahan tersebut secara permanen. Menurutnya, area konstruksi yang disengketakan secara mutlak merupakan bagian dari tanah ulayat milik 4 Parompuan keturunan Raja Tinamboran yang diwariskan secara turun-temurun.

Di tengah pengawalan ketat aparat keamanan, Wesly juga menyampaikan permohonan terbuka kepada pihak kepolisian yang bertugas di lapangan. Dirinya berharap korps penegak hukum dapat bertindak sebagai fasilitator yang menjembatani keluhan masyarakat adat dan menyampaikan tuntutan formal mereka secara objektif kepada pihak manajemen PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE).
Lebih lanjut, Aliansi Keta Marancar menyatakan kesiapan mereka untuk berada di garda terdepan guna menghadapi klaim sepihak dari pihak luar mana pun yang mencoba mengaburkan status kepemilikan tanah ulayat tersebut. Kelompok masyarakat adat menegaskan komitmen fisik dan legal demi mempertahankan integritas wilayah garis keturunan Raja Tinamboran.
Sementara itu, Pemangku Adat Wilayah Tanah Marancar, Raja Luat Marancar Drs. Darma Bakti Siregar, menyayangkan ketiadaan atensi maupun iktikad baik dari pihak korporasi sepanjang sembilan hari aksi damai ini berlangsung. Ia menekankan bahwa masyarakat adat dari 4 Parompuan Luat Marancar selama ini selalu mengedepankan pendekatan hukum yang taat aturan.
Kekecewaan masyarakat semakin diperparah oleh beredarnya informasi mengenai pelaksanaan prosesi ritual adat terutup di dalam kawasan proyek PLTA baru-baru ini tanpa melibatkan pemangku adat yang sah. Siregar merasa terluka karena sebagai keturunan langsung Raja Tinamboran, mereka sama sekali tidak mendapatkan undangan resmi atas aktivitas sakral di atas tanah leluhur mereka sendiri.
Kondisi saat ini berbanding terbalik dengan dinamika tahun 2011, saat para petinggi PT NSHE pertama kali memasuki wilayah Marancar. Kala itu, korporasi disambut hangat melalui prosesi adat formal, pagelaran seni Gondang di Bagas Godang, serta kehormatan manortor (Tortor) sebagai bentuk penerimaan terbuka berdasarkan tatanan adat ulayat setempat.

Melalui aksi ini, masyarakat menuntut transparansi yuridis dan finansial mengenai status ganti rugi tanah kelima kelompok tani di bawah Aliansi Keta Marancar. Pihak adat mempertanyakan kejelasan mekanisme pembayaran lahan, termasuk mendesak pembuktian data mengenai kepada siapa dana kompensasi dialokasikan jika klaim pembayaran sebagian telah dilakukan oleh perusahaan.
Darma Bakti Siregar mengungkapkan adanya dugaan kuat mengenai kecurangan sistematis yang merugikan kelompok tani sejak tahun 2024 terkait pembebasan lahan koridor. Selain itu, ia membeberkan masalah klasik dari tahun 2016, di mana masih terdapat titik tapak tower Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) yang hingga kini belum diselesaikan kewajiban pembayarannya oleh PT NSHE.
Sebagai penutup, perwakilan salah satu ketua kelompok tani menyampaikan seruan langsung kepada otoritas terkait kepada pihak Pemda Tapsel, pihak kepolisian serta khususnya kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, agar segera mengintervensi penyelesaian konflik agraria ini. Masyarakat berharap pemerintah pusat turun tangan guna memastikan hak-hak kompensasi atas tanah leluhur Kelompok Tani Keta Marancar dapat dituntaskan secara berkeadilan. (MH)
