Sukabumi, Demokratis
Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Sukabumi, melalui Seksi Tindak Pidana Khus resmi menetapkan (R.N) sebagai tersangka. Kaur Keuangan Desa Ciheulang Tonggoh, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Terjerat kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan APBDes Tahun Anggaran 2025. Penetapan status tersangka ini dilakukan pada Selasa, 18 Agustus 2026 pukul 13.00 WIB.
Kajari Kabupaten Sukabumi, Tumpal Eben Ezer, S.H., M.H., melalui Kepala Seksi Intelijen, Fahmi Rachman, S.H., M.H., Memaparkan langkah hukum tersebut diambil berdasarkan hasil penyidikan yang diperkuat oleh Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-02/M.2.30/Fd.2/04/2026 tertanggal 23 April 2026. Dalam proses penyidikan ini, Tim Penyidik Kejari telah memeriksa sedikitnya 9 orang saksi dan 1 orang ahli.
Berdasarkan hasil penyidikan, tersangka diduga menyalahgunakan kewenangannya dengan membuat dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) atas 67 kegiatan APBDes Tahun Anggaran 2025. Untuk melancarkan aksinya, tersangka diduga memalsukan tanda tangan sejumlah pejabat desa.
Ia juga nekat menggunakan stempel palsu yang menyerupai stempel resmi Pemerintah Desa. Dokumen-dokumen palsu tersebut kemudian dijadikan dasar pencairan dana melalui aplikasi SISKEUDES dan SITANTI.
Setelah dana cair dan masuk ke Rekening Kas Desa, tersangka diduga memindahkan uang tersebut ke rekening pribadinya untuk kepentingan pribadi.
Berdasarkan hasil Audit Investigasi dari Inspektorat Kabupaten Sukabumi Nomor 700.1.2.1/2098/Irbansus/2026 tanggal 13 Juli 2026, tindakan tersangka memicu kerugian keuangan desa sebesar Rp574.250.771,00.
Uang hasil korupsi tersebut diketahui digunakan oleh tersangka untuk merenovasi rumah pribadi, membayar utang, serta melunasi bunga pinjaman. Akibatnya, sebanyak 67 kegiatan yang sudah direncanakan dalam APBDes Tahun Anggaran 2025 menjadi terbengkalai dan tidak terlaksana.
Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 603 KUHP dan/atau Pasal 604 KUHP jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001.Tersangka terancam hukuman pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 20 tahun.
Untuk kepentingan proses hukum lebih lanjut, Kejaksaan melakukan penahanan terhadap tersangka di Lapas Kelas IIA Warung Kiara. Penahanan dilakukan selama 20 hari, terhitung sejak 18 Agustus 2026 hingga 6 September 2026. (Sumber Siaran Pers Kejari Kabupaten Sukabumi/Iwan)
