Sukabumi, Demokratis
Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Kecamatan Gegerbitung menggandeng Inspektorat Kabupaten Sukabumi untuk menggelar sosialisasi Budaya Antikorupsi bagi seluruh satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD). Kegiatan berlangsung dengan khidmat di Aula Kecamatan Gegerbitung, Kamis (20/8/2026).
Acara ini dihadiri oleh seluruh kepala sekolah dasar se-Kecamatan Gegerbitung, baik pejabat definitif maupun Pelaksana Tugas (Plt). Selain itu, hadir pula perwakilan tenaga pendidik serta Tim Inspektorat Kabupaten Sukabumi yang bertindak sebagai pemateri.
Ketua panitia sekaligus K3S Kecamatan Gegerbitung, Syamsudin, mengatakan kegiatan ini merupakan langkah nyata dalam membangun integritas di lingkungan pendidikan. Menurutnya, menanamkan nilai-nilai kejujuran sejak dini di wilayah Gegerbitung merupakan hal mutlak yang harus dilakukan.
“Budaya antikorupsi perlu dibangun dan diterapkan secara konsisten dalam penyelenggaraan pendidikan. Satuan pendidikan sebagai lembaga pelayanan publik memiliki tanggung jawab besar untuk mengelola sumber daya, anggaran, dan berbagai program secara transparan, akuntabel, efektif, serta sesuai dengan aturan hukum yang berlaku,” ujar Syamsudin.

Ia menambahkan, sosialisasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman kepala sekolah mengenai pencegahan korupsi, membangun kesadaran integritas, serta meningkatkan transparansi anggaran.
“Melalui edukasi ini, diharapkan terjadi penguatan dalam mencegah penyalahgunaan wewenang demi mewujudkan tata kelola sekolah yang bersih, jujur, dan bertanggung jawab. Tertib dokumentasi juga ditekankan sebagai bagian utama dari akuntabilitas,” tambahnya.
Sementara itu, dalam pemaparannya, Tim Inspektorat Kabupaten Sukabumi mengulas sejumlah materi krusial. Materi tersebut meliputi pemahaman dasar budaya antikorupsi sebagai sikap menolak penyimpangan, serta peran penting kepala sekolah sebagai teladan keluhuran budi, mulai dari kejujuran hingga kepatuhan aturan.
Di sisi teknis, Inspektorat mengulas tata cara pengelolaan keuangan sekolah berdasarkan prinsip efisiensi dan efektivitas yang harus dipertanggungjawabkan secara administratif maupun substantif. Para peserta juga dibekali pemahaman untuk memetakan batas kewenangan guna menghindari konflik kepentingan dan gratifikasi. Setiap penggunaan anggaran pun wajib didukung dokumen yang lengkap, benar, dan dapat diverifikasi.
Selain urusan manajerial, satuan pendidikan turut diingatkan untuk aktif membangun karakter siswa. Nilai-nilai seperti jujur, tanggung jawab, disiplin, kerja keras, sederhana, mandiri, adil, dan berani harus ditanamkan kepada peserta didik melalui keteladanan nyata di sekolah.
Kembali menjelaskan esensi kegiatan ini, Syamsudin menyimpulkan bahwa pencegahan korupsi di lingkungan sekolah bukan hanya menjadi beban aparat pengawasan, melainkan tanggung jawab bersama seluruh warga sekolah.
“Kepala sekolah sebagai pemimpin harus memastikan seluruh proses pengelolaan berjalan tertib administrasi dan berintegritas tinggi. Sebagai tindak lanjut, para kepala sekolah diharapkan segera menerapkan prinsip integritas dalam setiap keputusan, merapikan dokumen pertanggungjawaban keuangan, dan menjauhi praktik gratifikasi,” terangnya.
“Mereka juga diminta menyebarluaskan nilai-nilai antikorupsi ini kepada guru, tenaga kependidikan, komite, hingga para murid. Melalui komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan, budaya antikorupsi diharapkan dapat tumbuh subur dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di lingkungan pendidikan, khususnya di wilayah Gegerbitung,” pungkasnya. (Iwan)
