Langkat, Demokratis
PT. Telkom Indonesia (Persero) diduga bisa merugi akibat maraknya pencurian data ilegal di daerah-daerah khususnya di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.
Diduga pengusaha-pengusaha WiFi banyak menggunakan jaringan ilegal, dan tidak memiliki surat ijin yang resmi dari pemerintah.
Jaringan WiFi yang diduga tidak memiliki dokumen resmi dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) jelas-jelas tidak membayar pajak 11%, seperti yang telah ditetapkankan oleh negara kepada pengusaha WiFi yang memiliki dokumen resmi.

Salah seorang pengusaha WiFi resmi mengatakan, pengusaha-pengusaha WiFi ini sangat pandai dan lihai dalam melaksanakan kegiatannya guna menutupi kedok mereka agar aparat berwenang seperti Diskominfo Langkat tidak mengetahui mereka tidak memiliki dokumen resmi, serta tidak membayar pajak ke negara.
“Ada beberapa pengusaha di Langkat khususnya Langkat Hulu, yang resmi memiliki ijin usaha dan membayar pajak 11% kepada negara, merasa pemerintah, dan aparat yang berwenang, membuat perlakuan tidak adil di dalam usaha jaringan WiFi,” ungkap pengusaha WiFi yang tidak mau disebut namanya ini kepada Demokratis, Selasa (25/8/2026).
“Ada apa sebenarnya dengan aparat penegak hukum serta Kominfo?” lanjutnya.
Menurutnya, jika pemerintah memang mengijinkan pengusaha sedemikian rupa, buat apa mendirikan PT sebagai perlengkapan ijin usaha guna membayar pajak ke negara, sedangkan tidak memiliki dokumen saja tidak ditangkap oleh aparat yang berwenang. “Buat apa mengurus perijinan?” ungkapnya lagi.

Di Langkat Hulu, kata pengusaha ini, marak sekali yang diduga tidak memiliki dokumen resmi dalam bisnis jaringan WiFi ke berbagai pelosok desa. Pengusaha yang tidak memiliki izin resmi ini bisa meraup keuntungan besar sekali dikarenakan tidak membayar pajak ke negara.
“Oleh karena itu, beberapa pengusaha berharap pemerintah dan Kemkomdigi beserta aparat kepolisian segera menindaklanjuti dengan cepat, ini juga meresahkan bagi pengusaha yang memiliki perijinan dan dokumen yang resmi,” ungkapnya. (L. Depari)
