Sukabumi, Demokratis
Dewan Pimpinan Daerah Aliansi Honorer Nasional (DPD AHN) Kabupaten Sukabumi menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama jajaran pengurus, perwakilan tenaga pendidik Paruh Waktu (PW), serta tenaga honorer, dilaksanakan di salah satu kafe di Sukabumi, Kamis (3/9/2026).
Rakor yang mengusung jargon “Maju Bersama, Menuju Penuh Waktu” ini fokus membahas isu nasional pengangkatan PPPK Paruh Waktu menjadi Penuh Waktu. Selain itu, pertemuan bertujuan memperkuat komunikasi, koordinasi, dan konsolidasi dalam mengawal aspirasi tersebut.
Ketua DPD AHN Kabupaten Sukabumi, Asep Ruswandi, mengungkapkan agenda kegiatan ini krusial untuk menyatukan visi dan menuntut hak pengangkatan tenaga paruh waktu.
“Momentum ini sangat penting untuk mempererat tali silaturahmi sekaligus membangun kebersamaan organisasi yang solid,” ujar Asep.
Asep menambahkan, DPD AHN Sukabumi akan terus menjalin komunikasi dengan seluruh perwakilan kecamatan serta pihak terkait. Langkah ini dilakukan demi mengawal kepastian formasi pengangkatan penuh waktu yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi.
“Perjuangan membutuhkan sinergi dan komunikasi yang baik antara pengurus, anggota, serta seluruh tenaga paruh waktu di Kabupaten Sukabumi. Perjuangan ini tidak bisa dilakukan sendiri. Dibutuhkan kekompakan, kebersamaan, dan solidaritas,” tegasnya.
Melalui rakor ini, AHN berharap dapat menghasilkan langkah konkret dan memperkuat struktur organisasi hingga tingkat kecamatan. Dengan begitu, seluruh pengurus dan anggota mampu bergerak bersama mengawal kebijakan serta mekanisme regulasi yang berlaku melalui jalur komunikasi yang persuasif.
Dalam kesempatan tersebut, Asep juga menyampaikan arahan resmi dari pengurus pusat terkait rencana aksi demonstrasi di Jakarta pada 7 September mendatang. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) AHN, DPP PPPK PWI, dan DPP FORTEKIN menegaskan tidak akan ikut serta dalam aksi tersebut.
“Kami sangat tidak menyarankan rekan-rekan untuk turun atau bergabung dalam aksi tersebut, terlebih dengan membawa atribut organisasi. Sampai saat ini, kami memilih untuk tetap mengedepankan komunikasi, koordinasi, dan penyampaian aspirasi melalui jalur konstruktif dengan pemerintah pusat yang selama ini sudah berjalan baik,” tutup Asep.
Senada dengan Ketua, Sekretaris Jenderal DPD AHN Kabupaten Sukabumi, Dodi Prayoga, menyampaikan pihaknya akan segera melakukan audiensi dengan sejumlah instansi terkait. Di antaranya adalah Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), serta Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi.
“Langkah itu diambil guna mendapatkan informasi valid mengenai mekanisme dan perkembangan pengusulan tenaga paruh waktu,” ungkap Dodi.
“Kami ingin mengetahui secara jelas bagaimana mekanisme pengusulan paruh waktu menuju penuh waktu, termasuk kejelasan mengenai jumlah usulan yang kabarnya mencapai 620 orang,” tandasnya.
Dodi berharap ruang komunikasi dan silaturahmi yang dibangun dengan pemerintah daerah dapat membuahkan hasil positif demi masa depan para tenaga honorer di Sukabumi. (Iwan)
