Paripurna DPRD, Agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi Atas Nota Pengantar Bupati Sukabumi

Sukabumi, Demokratis

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi menggelar Rapat Paripurna  dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Pengantar Bupati Sukabumi atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD Anggaran 2026, berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Jumat (4/9/2026).

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Budi Azhar Mutawali, didampingi Wakil Ketua II H. Usep, dan Wakil Ketua III Ramzi Akbar Yusuf. Agenda penting ini turut dihadiri Wakil Bupati Sukabumi H. Andreas, jajaran Forkopimda, kepala perangkat daerah, serta para camat.

Dalam paripurna kali ini, dinamika pembahasan anggaran menghangat. Sejumlah fraksi memberikan catatan tebal dan kritis mengenai pengelolaan keuangan daerah, terutama di tengah ruang fiskal Kabupaten Sukabumi yang semakin menyempit.

Fraksi Gerindra melalui juru bicaranya, Hera Iskandar, memberikan perhatian serius terhadap wacana penundaan realisasi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN sebesar 10 hingga 20 persen. Gerindra dengan tegas meminta pemerintah daerah tidak mengorbankan hak pegawai.

Menurut Gerindra, ASN adalah ujung tombak pelayanan publik yang menangani isu krusial seperti stunting, kemiskinan ekstrem, hingga penanggulangan bencana.

“Efisiensi anggaran seharusnya diarahkan terlebih dahulu pada belanja operasional, perjalanan dinas, serta kegiatan seremonial, bukan menyentuh hak-hak pegawai,” tegas Hera.

Selain itu, Gerindra mendesak pemerintah untuk mengembalikan alokasi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi yang terkena pangkas sekitar Rp3,45 miliar. Mereka juga meminta evaluasi manajemen keuangan RSUD dan BLUD agar sisa anggaran (SILPA) dioptimalkan untuk ketersediaan obat bagi masyarakat.

Catatan tajam juga datang dari Fraksi PKS yang disampaikan oleh H. Iwan Ridwan. PKS menyoroti tingginya ketergantungan keuangan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru melanda

Untuk mengatasinya, PKS meminta percepatan digitalisasi pajak tanpa membebani UMKM. Dari sektor pinggiran, PKS mengusulkan terobosan anggaran dengan menambah alokasi dana desa hingga 15 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

“Langkah ini penting agar desa memiliki ruang fiskal yang kuat untuk meratakan pembangunan hingga pelosok Sukabumi,” jelas Iwan.

Di sisi lain, Fraksi PKB yang diwakili Aang Erlan Hudaya mengingatkan pemerintah daerah untuk berhati-hati. Pasalnya, waktu pelaksanaan APBD Perubahan ini relatif terbatas. PKB menekankan setiap kenaikan belanja harus memberikan dampak instan dan manfaat langsung bagi masyarakat bawah.

Sementara itu, Fraksi PPP melalui H. Apep Saepul Mahdan mengingatkan filosofi dari penganggaran daerah.

“APBD bukan sekadar susunan angka di atas kertas, melainkan instrumen kebijakan publik yang mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap kesejahteraan nyata rakyat,” cetus Apep.

Berbeda dengan fraksi lainnya, Fraksi Golkar, PAN, PDI Perjuangan, dan Fraksi Demokrat memilih menyerahkan pandangan umum mereka secara tertulis kepada pimpinan sidang.

Seluruh masukan, koreksi, dan rekomendasi dari fraksi-fraksi ini selanjutnya akan menjadi bahan utama dalam tahapan rancangan pembahasan intensif antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Sukabumi. (Iwan)

Related Articles

Latest Articles