Indramayu, Demokratis
Program Active Case Finding (ACF) Tuberkulosis (TBC) di Kabupaten Indramayu masih berjalan hingga November 2026. Sebanyak 37.900 warga ditetapkan menjadi sasaran skrining yang mencakup seluruh 31 kecamatan di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.
Namun, di balik besarnya target tersebut, muncul pertanyaan serius: seaktif apa sebenarnya pencarian kasus TBC di lapangan?
Pertanyaan ini mencuat setelah Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu menyatakan bahwa warga harus datang sendiri ke lokasi skrining yang telah ditentukan di setiap desa sesuai jadwal.
Padahal, istilah Active Case Finding secara sederhana mengandung pendekatan penemuan kasus secara aktif. Lantas, apakah pola pelaksanaan yang mengharuskan warga datang ke lokasi pemeriksaan sudah cukup untuk disebut sebagai pencarian kasus secara aktif?
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu, Wawan Ridwan, memberikan penjelasan bahwa ACF ditujukan bagi masyarakat yang belum pernah menjalani pengobatan TBC.
“Bagi masyarakat yang pernah menjalani pengobatan TBC kemudian kambuh agar memeriksakan diri ke Puskesmas. ACF hanya untuk skrining bagi masyarakat yang tidak pernah melakukan pengobatan TBC,” ujar Wawan kepada Demokratis, Senin (14/9/2026).

Pernyataan tersebut sekaligus membuka persoalan lain.
Riwayat TBC, Gejala Kambuh, Lalu Harus Datang Sendiri
Bagaimana jika hari ini ditemukan warga yang pernah menjalani pengobatan TBC, tetapi kembali mengalami batuk berkepanjangan, berkeringat pada malam hari, berat badan menurun atau mengalami sesak?
Apakah warga tersebut akan dijemput atau mendapatkan pendampingan aktif dari pemerintah untuk segera menjalani pemeriksaan?
Jawaban Dinas Kesehatan: warga dengan riwayat pengobatan TBC yang kemudian kambuh diminta memeriksakan diri ke Puskesmas.
Di sinilah pertanyaan kritis muncul.
Jika warga yang berisiko mengalami kekambuhan harus datang sendiri ke Puskesmas, bagaimana dengan warga miskin, lansia, warga yang tinggal jauh dari fasilitas kesehatan, atau mereka yang tidak memiliki biaya transportasi?
Apalagi Dinas Kesehatan juga mengakui bahwa tidak tersedia mekanisme bantuan biaya transportasi bagi warga yang mengalami kendala tersebut.
Target 37.900, Tapi Angka Realisasi Belum Dibuka
Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu menargetkan 37.900 sasaran ACF pada 2026.
Program tersebut dilaksanakan Senin sampai Jumat setiap minggunya dan mencakup 31 kecamatan.
Namun ketika ditanyakan berapa warga yang telah diskrining dan berapa yang kemudian terkonfirmasi TBC, Dinas Kesehatan belum membuka angka tersebut.
“Belum bisa kami ekspose karena data bergerak setiap hari,” kata Wawan.
Memang, data program kesehatan dapat berubah secara dinamis. Tetapi dari perspektif transparansi publik, pertanyaan berikutnya menjadi penting:
Berapa capaian sementara ACF? Berapa jumlah yang sudah diskrining? Berapa yang dinyatakan terduga TBC? Berapa yang menjalani pemeriksaan lanjutan? Dan berapa yang akhirnya terkonfirmasi TBC?
Tanpa angka capaian yang dapat dipantau, publik akan kesulitan menilai apakah target 37.900 sasaran tersebut benar-benar sedang dikejar secara optimal atau sekadar menjadi angka administratif di atas kertas.
ACF Dibiayai Kemenkes, BPJS Bukan Syarat
Dari sisi pembiayaan, Wawan menjelaskan bahwa program ACF dibiayai oleh Kementerian Kesehatan.
Masyarakat juga tidak diwajibkan memiliki BPJS untuk mengikuti program tersebut.
Pernyataan ini patut diapresiasi karena skrining tidak dibatasi oleh kepesertaan BPJS.
Tetapi persoalannya bukan berhenti pada biaya pemeriksaan.
Bagaimana masyarakat datang ke lokasi skrining?
Ketika masyarakat tidak memiliki ongkos transportasi, apakah negara hanya menyediakan pemeriksaan tetapi membiarkan warga menanggung sendiri ongkos untuk mencapainya?
Dinas Kesehatan menyatakan tidak ada mekanisme bantuan transportasi.
Jangan Sampai ACF Berubah Menjadi “Active Waiting Finding”
Program penemuan kasus TBC membutuhkan pendekatan yang efektif karena keberhasilan pengendalian penyakit tidak semata-mata ditentukan oleh jumlah program dan besarnya target.
Persoalan paling krusial adalah apakah masyarakat yang menjadi sasaran benar-benar berhasil dijangkau.
Jika warga harus mengetahui jadwal, mendatangi lokasi yang ditentukan dan menanggung sendiri kebutuhan transportasinya, maka publik berhak mempertanyakan:
Seberapa aktif pencarian kasus tersebut dilakukan?
Apakah petugas benar-benar mencari masyarakat yang berisiko, atau masyarakat yang justru harus mencari sendiri tempat pemeriksaan?
Jangan sampai program yang disebut Active Case Finding justru dipersepsikan masyarakat sebagai “active waiting finding”—pemerintah menunggu warga datang, sementara warga yang tidak mampu mengakses layanan berpotensi tertinggal.
Pertanyaan yang Belum Selesai
Dengan target 37.900 sasaran dan cakupan 31 kecamatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu perlu memberikan gambaran yang lebih konkret kepada publik.
Bukan hanya soal program masih berjalan atau tidak, tetapi juga seberapa jauh hasilnya.
Publik layak mengetahui capaian sementara ACF secara berkala. Begitu pula mekanisme khusus bagi warga yang memiliki riwayat TBC dan mengalami gejala kembali.
Sebab, ketika seseorang kembali menunjukkan gejala yang mengarah pada TBC, persoalannya bukan sekadar apakah ia mau datang ke Puskesmas.
Pertanyaan yang lebih mendasar adalah:
Apakah sistem pelayanan kesehatan sudah cukup aktif memastikan warga tersebut tidak terlewat?
Terlebih TBC bukan hanya persoalan kesehatan individu. Ketika kasus tidak ditemukan dan ditangani, potensi penularan di lingkungan masyarakat juga menjadi perhatian.
Karena itu, di tengah pelaksanaan ACF yang masih berlangsung hingga November 2026, transparansi capaian, mekanisme penjangkauan, dan akses pemeriksaan menjadi tiga hal yang layak diuji publik.
Program boleh memiliki target puluhan ribu sasaran.
Tetapi ukuran keberhasilannya bukan sekadar berapa angka yang ditargetkan.
Ukuran keberhasilannya adalah berapa banyak warga berisiko yang benar-benar ditemukan, diperiksa, ditangani, dan tidak dibiarkan menghadapi penyakitnya seorang diri. (RT)
