Sukabumi, Demokratis
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Persetujuan bersama ini sekaligus mengagendakan penetapan Keputusan tentang Rencana Kerja DPRD Tahun 2027.
Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat paripurna (Rapur) yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi, Rabu (16/9/2026).
Dalam sambutannya, Bupati Sukabumi H. Asep Japar menyampaikan bahwa perubahan APBD 2026 dilakukan untuk menyesuaikan perubahan asumsi makroekonomi, pendapatan, belanja, serta pembiayaan daerah yang berdampak terhadap struktur APBD. Penyesuaian tersebut mempertimbangkan dinamika pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Barat. Selain itu, langkah ini diarahkan untuk melaksanakan dan mempercepat prioritas pembangunan guna mencapai target-target kinerja daerah.
Bupati mengapresiasi pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Sukabumi atas berbagai catatan, pertanyaan, dan koreksi yang disampaikan selama pembahasan Raperda. Masukan tersebut, menjadi ruang evaluasi sekaligus upaya memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sukabumi ke depan.
Setelah disetujui bersama, Raperda Perubahan APBD 2026 selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat untuk dievaluasi.
Hasil evaluasi tersebut akan menjadi bagian dari tahapan penyempurnaan sebelum Raperda ditetapkan menjadi Peraturan Daerah secara definitif.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, menyampaikan, dari hasil keputusan tentang kesepakatan terhadap Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 ini merupakan hasil pembahasan bersama antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Pemerintah Daerah melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Menurutnya, setelah persetujuan bersama ini, Pemerintah Daerah akan segera menyampaikan dokumen Perubahan APBD kepada Gubernur untuk dilakukan evaluasi sesuai mekanisme yang berlaku.
“Alhamdulillah, hari ini kita melakukan rapat paripurna penandatanganan kesepakatan untuk RAPBD menjadi APBD Perubahan 2026. Hasil pembahasan antara Badan Anggaran dengan Pemerintah Daerah yang diwakili oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah sudah kita sepakati,” ujar Budi Azhar.
Budi menjelaskan, dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Kabupaten Sukabumi memperoleh tambahan dari bagi hasil sekitar Rp89 miliar.
Tambahan anggaran itu akan diarahkan untuk mendukung berbagai program yang menjadi prioritas daerah, dengan terlebih dahulu memenuhi kebutuhan belanja yang bersifat wajib.
“Di APBD Perubahan ini, kita mendapatkan tambahan dari bagi hasil sekitar Rp89 miliar. Tentu ini akan digunakan, sebagaimana yang disepakati kemarin, untuk program-program yang memang prioritas,” jelasnya.
Ia menegaskan, salah satu prioritas utama adalah pemenuhan belanja wajib, termasuk kebutuhan belanja pegawai dan kewajiban daerah.
Sementara itu, sisa anggaran yang tersedia setelah memenuhi belanja wajib akan diarahkan untuk mendukung program prioritas Pemkab Sukabumi.
Program-program tersebut antara lain di sektor infrastruktur, jalan, kesehatan, dan pendidikan, dengan tetap memperhatikan target pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.
“Yang wajib itu adalah belanja wajib untuk membayar pegawai dan sebagainya, itu hukumnya wajib. Sisanya nanti mungkin kita serahkan kepada pemerintah untuk digunakan pada program prioritas, seperti infrastruktur, jalan, kesehatan, pendidikan, kemudian sesuai dengan RPJMD yang harus terpenuhi di tahun 2026,” tandasnya.
Dengan dilaksanakannya persetujuan bersama tersebut, proses Perubahan APBD Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2026 selanjutnya memasuki tahapan evaluasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebelum ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pada kesempatan tersebut, dilakukan pula penandatanganan persetujuan bersama antara Bupati Sukabumi dan pimpinan DPRD Kabupaten Sukabumi sebagai tanda disepakatinya Raperda Perubahan. (Iwan)
