Surabaya, Demokratis
Sidang lanjutan perkara dugaan penipuan siber (scamming) yang melibatkan sejumlah warga negara asing (WNA) di Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis (24/9/2026), berlangsung panas. Keterangan polisi mengenai status Daftar Pencarian Orang (DPO) hingga keberadaan barang bukti langsung dipersoalkan kuasa hukum terdakwa.
Dalam persidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan tiga anggota Polrestabes Surabaya sebagai saksi, yakni Martinus Simanjuntak, Hafid Firmansyah, dan Ratno Pudyo. Persidangan dipimpin oleh Hakim Edi Saputra Pelawi.
Berawal dari Laporan Konsulat Jepang
Dalam kesaksiannya, Martinus Simanjuntak mengungkapkan bahwa perkara tersebut bermula dari laporan Konsulat Jepang di Jakarta terkait dugaan penculikan terhadap dua warga negara Jepang di Surabaya.
Salah satu warga Jepang yang diduga menjadi korban disebut sempat mengirimkan lokasi melalui GPS. Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti polisi dengan melakukan pemantauan di kawasan Dharmahusada.
Dari hasil pemantauan, petugas menemukan sebuah rumah yang dihuni sejumlah WNA asal Jepang dan Tiongkok. Polisi kemudian melakukan pengamanan terhadap sejumlah barang, di antaranya laptop, telepon seluler (HP), serta dokumen keimigrasian.
Menurut keterangan saksi, paspor dan HP milik dua perempuan Jepang ditemukan di lantai dua rumah tersebut. Sementara itu, paspor milik empat pria Jepang tidak ditemukan.
Saksi juga menyampaikan bahwa berdasarkan informasi dari pihak Imigrasi, keempat warga Jepang tersebut diketahui hanya memiliki izin tinggal sementara.
Pernyataan DPO Dipersoalkan Kuasa Hukum
Persidangan kemudian memanas ketika saksi polisi menyebut empat warga negara Jepang tersebut masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) di negara asalnya.
Pernyataan tersebut langsung dibantah kuasa hukum terdakwa, Asep Syaefullah alias Ageng Gantara.
Usai persidangan, Ageng menyampaikan sejumlah keberatan terhadap keterangan yang muncul di persidangan. Menurutnya, status DPO dari Jepang perlu diperjelas relevansinya dengan perkara yang sedang disidangkan di Indonesia.
“Status DPO dari Jepang itu harus jelas. Apa relevansinya dengan perkara yang didakwakan kepada klien kami di sini?” demikian pokok keberatan yang disampaikan kuasa hukum.
Keberadaan Barang Bukti Juga Dipertanyakan
Selain persoalan DPO, kuasa hukum juga mempertanyakan keberadaan salah satu telepon seluler yang disebut berkaitan dengan kliennya.
Menurut Ageng, HP milik salah satu kliennya tidak tercantum dalam daftar barang bukti dan tidak terlihat ketika barang bukti diperiksa di hadapan majelis hakim.
Ia menilai kondisi tersebut perlu mendapatkan penjelasan karena menyangkut keutuhan dan keterkaitan barang bukti dengan perkara yang sedang diperiksa.
Ageng juga menyatakan bahwa empat WNA Jepang yang menjadi kliennya tidak membawa paspor ketika diamankan. Dari perspektif pembelaan, kondisi tersebut justru perlu didalami karena mereka disebut sebagai korban perekrutan jaringan kejahatan, bukan sebagai pelaku utama.
Nama Yamagami Ikut Disorot
Kuasa hukum juga menyinggung nama Yamagami yang disebut diduga memiliki atau menguasai paspor para terdakwa.
Menurut Ageng, keberadaan dan peran pihak tersebut perlu diperjelas dalam proses hukum. Ia mempertanyakan mengapa pihak yang disebut berkaitan dengan penguasaan paspor tersebut belum tersentuh proses hukum.
“Perkara ini masih abu-abu dan belum terang. Kalau memang ada pihak lain yang memiliki peran, termasuk terkait paspor, tentunya harus dijelaskan juga,” ujar Ageng, Jumat (25/9/2026)
Dengan munculnya perbedaan keterangan mengenai status DPO, posisi para WNA, hingga keberadaan barang bukti, persidangan perkara dugaan scamming tersebut masih menyisakan sejumlah pertanyaan yang harus diuji melalui proses pembuktian di persidangan.
Sidang perkara tersebut pun kini masih berlanjut. (RT)
