Lelang Tanah, BNI dan Notaris Digugat ke PN Jakbar

Denpasar, Demokratis

PT Bank Negara Indonesia (BNI), Notaris di Denpasar, I Nyoman Sugiarta, PT Balai Lelang Bali, Kantor Jasa Penilaian Publik Sumertadana, PT Radha Krishna dan Kantor Pertanahan Denpasar digugat ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat (Jakbar) karena akan melelang tanah seluas 454 m2 di Jalan Imam Bonjol No 505, Pemecatan Kelod, Denpasar Barat.

Gugatan itu dilayangkan Rita Kumar melalui Kuasa Hukumnya Sylvia Hasanah Thorik.

Sylvia dalam surat gugatannya membeberkan, tanah seluas 454 m2 itu adalah milik Rita Kumar sebagaimana sertifikat hak milik tanah atas nama Rita Kumar No 6117/Denpasar tertanggal 27 Juli 2007. Namun tanah itu dijadikan jaminan pembayaran kredit PT Radha Krishna pada PT BNI Kantor Cabang Utama Daan Mogot yang diikat dengan hak tanggungan sebesar Rp 8,8 miliar.

“Sebidang tanah itu bukan merupakan asset/modal yang disetorkan pada PT Radha Krishna, melainkan asset pribadi Rita Kumar. Selain daripada itu, Rita Kumar bukanlah persero atau pengurus pada PT Radha Krishna,” tegas Sylvia.

Terkait dengan hal ini, lanjut Sylvia, PT BNI seharusnya tidak menerima sertifikat hak milik No 6117/Denpasar tertanggal 27 Juli 2007 sebagai jaminan pengikat hak tanggungan yang diajukan PT Radha Krishna.

Dalam pelaksanaannya PT BNI tidak mengindahkan obyek yang dijadikan pengikat hak tanggungan PT Radha Krishna, kendati obyek itu adalah milik Rita Kumar.

Dalam perkembangannya, imbuh Sylvia, Rita Kumar tiba-tiba mendapat surat pemberitahuan lelang No RCR/2.12/1/3556/R tanggal 30 September 2024 dengan nilai limit senilai Rp 10,350.800.000. Rita Kumar kembali mendapatkan surat pemberitahuan lelang pada 19 Februari 2025.

Menanggapi hal ini, Rita Kumar kemudian melayangkan surat somasi/teguran kepada PT BNI pada 24  Maret 2025 dan 17 April 2025.

Terkait hal ini, Rita Kumar berharap majelis hakim yang akan menyidangkan perkara ini dapat memutuskan beberapa hal, antara lain menyatakan Rita Kumar adakah pemilik sah tanah seluas 454 m2 sebagaimana ssrtifikat hak milik No 6117/Denpasar tertanggal 27 Juli 2007 dan menyatakan perbuatan para tergugat adalah perbuatan melanggar hukum serta menyatakan sertifikat hak tanggungan No 02920/2020 peringkat pertama batal demi hukum. Pada baguan lain, Rita Kumar memohon majelis hakim agar membatalkan pelaksanaan lelang tanah tersebut.

Secara terpisah, Dadit Tjatoer Dadi, dari PT BNI Pusat, saat dikonfirmasi melalui WA, Selasa (29/9/2026), malah balik bertanya kepada wartawan dari siapa memperoleh nomer kontak beliau. Ketika dijawab dari narasumber, Dadi balik membalas WA dengan kalimat, “maaf ya pak”. (GT)

Related Articles

Latest Articles