Bandung Barat, Demokratis
Program Revitalisasi SD Negeri 1 Cipatat Tahun 2026 dengan total nilai pekerjaan berdasarkan penjumlahan nominal pada papan informasi sebesar Rp2.343.001.079 kini menjadi sorotan. Anggaran bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026, dengan pekerjaan berlangsung selama 120 hari kalender.
Papan informasi mencantumkan berbagai pekerjaan, mulai dari rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas, perpustakaan, toilet, penataan lingkungan hingga pembangunan ruang UKS. Dengan cakupan pekerjaan fisik sebesar itu, publik patut mendapatkan penjelasan yang terang mengenai keseluruhan kebutuhan sekolah.
Pertanyaannya tegas: bagaimana dengan anggaran sarana dan prasarana sekolah? Apakah sudah termasuk dalam program revitalisasi tersebut, atau terdapat anggaran lain yang dialokasikan untuk kebutuhan sarana pendidikan?

Jangan sampai publik hanya mengetahui nilai pembangunan fisiknya, sementara rincian kebutuhan sarana pendukung pendidikan tidak dijelaskan secara terbuka. Masyarakat perlu mengetahui apakah tersedia anggaran untuk meubelair, peralatan pembelajaran, perpustakaan, teknologi pendidikan, UKS, sanitasi, dan fasilitas pendukung lainnya.
Kepala Sekolah dan P2SP perlu membuka informasi secara transparan: berapa total RAB, apa saja komponennya, dari mana sumber setiap anggaran, serta bagaimana pembagian antara pembangunan fisik dan sarana prasarana pendidikan.
Sorotan ini bukan tuduhan adanya penyimpangan. Namun, nilai anggaran yang mencapai miliaran rupiah membuat keterbukaan menjadi penting. Jika seluruh penggunaan anggaran telah sesuai perencanaan dan ketentuan, maka RAB, rincian kegiatan, serta penjelasan mengenai anggaran sarana-prasarana seharusnya dapat dijelaskan kepada publik.
Publik menunggu jawaban: Rp2,343 miliar untuk revitalisasi sudah jelas di papan informasi—tetapi di mana posisi anggaran sarana dan prasarana SD Negeri 1 Cipatat Tahun 2026?
Jangan sampai transparansi berhenti pada papan proyek. Kepala Sekolah dan P2SP perlu menjelaskan RAB, sumber dana, rincian pekerjaan, serta dokumen perencanaan dan pertanggungjawaban anggaran sarana-prasarana 2025 dan 2026. Jika memang tidak ada anggaran tertentu, publik juga berhak mengetahui penjelasan resminya.
Rp2,343 miliar adalah anggaran negara. Karena itu, setiap rupiah harus memiliki dasar perencanaan, peruntukan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban yang jelas. Pertanyaan mengenai aliran anggaran bukan tuduhan penyimpangan, melainkan tuntutan keterbukaan agar tidak menimbulkan dugaan dan tanda tanya di masyarakat. (Ruslan AG)
