Sukabumi, Demokratis
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sukabumi menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian penjelasan terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Sukabumi, Jalan Ir. H. Juanda No. 6, Cikole, Rabu (14/10/2026).
Kedua Raperda yang diusulkan tersebut meliputi perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH), serta perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perangkat Daerah.
Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki, menegaskan, dalam perubahan Perda tentang RTH sangat diperlukan untuk menyesuaikan kebijakan daerah dengan perkembangan regulasi, kebutuhan masyarakat, serta kondisi aktual di lapangan.
“Ruang Terbuka Hijau memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, menjaga keseimbangan ekologis, meningkatkan kualitas lingkungan, serta memberikan manfaat sosial, estetika, dan ekonomi bagi masyarakat,” tegas Ayep Zaki.
Ia menambahkan, penyesuaian regulasi ini diarahkan agar pengelolaan RTH selaras dengan kebijakan penataan ruang yang berlaku, termasuk Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau.
“Langkah ini diharapkan mampu mendukung terwujudnya Kota Sukabumi yang hijau, nyaman, dan berkelanjutan,” tambahnya.
Lanjut Ayep menerangkan tentang Raperda Perangkat Daerah, perubahan ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Beberapa poin penyesuaian kelembagaan yang diusulkan oleh Pemerintah Kota Sukabumi antara lain:
Peningkatan klasifikasi seluruh wilayah kecamatan di Kota Sukabumi menjadi Tipe A,” terangnya
Penguatan kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Perubahan nomenklatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida).
Perubahan nama Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan menjadi Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan.
Menurut Wali Kota, penataan ini diproyeksikan mampu memperkuat koordinasi inter-instansi, menyesuaikan kapasitas kelembagaan dengan beban kerja dan kewenangan yang ada, serta mendongkrak kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.
Pemerintah Kota Sukabumi berharap kedua Raperda ini dapat segera dibahas bersama DPRD secara komprehensif agar dapat segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah definitif.
“Pembaruan regulasi ini merupakan bagian penting dalam mendukung pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Melalui langkah ini, kami berupaya membangun lingkungan perkotaan yang berkualitas sekaligus menghadirkan kelembagaan yang optimal dalam melayani warga,” pungkasnya. (Iwan)
