Hari ini, tepat tanggal 17 Oktober, bangsa Indonesia memperingati salah satu momen paling krusial dalam legitimasi simbol pemersatu bangsa. Pada tanggal yang sama di tahun 1951, Pemerintah Republik Indonesia secara resmi mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara, yang menjadi payung hukum pertama bagi semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
Lahirnya semboyan ini tidak terjadi dalam semalam, melainkan melalui jembatan sejarah yang membentang dari abad ke-14 hingga fajar kemerdekaan Indonesia.
Dari Kitab Sutasoma ke Meja Perundingan Bangsa
Kalimat legendaris Bhinneka Tunggal Ika awalnya dipetik dari Kakawin Sutasoma karya Mpu Tantular, seorang pujangga agung masa Kerajaan Majapahit. Pada masa itu, frasa tersebut diciptakan untuk merajut toleransi dan persatuan antara penganut agama Hindu dan Buddha.
Ratusan tahun kemudian, para pendiri bangsa seperti Mohammad Yamin dan Soekarno melihat bahwa substansi teks kuno tersebut sangat relevan untuk menyatukan kemajemukan suku, ras, dan budaya di Indonesia yang baru merdeka.
Cengkeraman Garuda dan Peresmian Secara Hukum
Setelah melalui sayembara nasional pasca-kemerdekaan, rancangan lambang negara berbentuk Burung Garuda buatan Sultan Hamid IIÂ resmi terpilih. Atas kesepakatan bersama, pita putih yang dicengkeram erat oleh kaki Garuda dibubuhi tulisan “Bhinneka Tunggal Ika”.
Meski lambang tersebut sudah diperkenalkan kepada publik pada awal 1950, pemerintah merasa perlu memberikan legalitas yang kuat. Tepat pada 17 Oktober 1951, Presiden Soekarno bersama Perdana Menteri Sukiman Wirjosandjojo menandatangani PP Nomor 66 Tahun 1951. Langkah hukum ini menegaskan bahwa Bhinneka Tunggal Ika bukan sekadar kalimat pajangan, melainkan semboyan resmi yang wajib dijunjung tinggi oleh seluruh warga negara.
Kini, momentum bersejarah tersebut tidak hanya dikenang sebagai hari lahirnya hukum semboyan negara, tetapi juga dihayati sebagai Hari Kebudayaan Nasional guna merawat tenun kebangsaan di tengah keberagaman. ***
