Jakarta, Demokratis
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Karya Cipta Bangsa mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menyelidiki sejumlah proyek pengadaan fisik di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas I Jawa Tengah. Kasus ini diduga menyeret Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1 BPTD Jateng, Bangkit Krisna Bayu, terkait pengelolaan anggaran Tahun Anggaran 2025.
Ketua LSM Karya Cipta Bangsa, Binsar Siagian, S.H., menyatakan bahwa berbagai proyek infrastruktur darat di wilayah tersebut ditengarai lepas dari pengawasan dan sarat akan praktik manipulasi. Indikasi pelanggaran meliputi pengondisian lelang, suap, gratifikasi, hingga ketidaksesuaian spesifikasi fisik yang berpotensi merugikan keuangan negara.
“Perlu penyelidikan dan investigasi mendalam bagi KPK untuk menelusuri dugaan pelanggaran ini. Proyek pengadaan di PPK 1 BPTD Jawa Tengah penuh nuansa gratifikasi dan suap,” ujar Binsar kepada Demokratis di Jakarta, Selasa (27/10/2026).
Menurut Binsar, dugaan manipulasi ini mencakup sejumlah proyek strategis yang menelan anggaran hingga ratusan miliar rupiah, di antaranya:
- Revitalisasi Infrastruktur: Peningkatan, pemeliharaan, serta revitalisasi Terminal Penumpang Tipe A.
- Fasilitas Jembatan Timbang: Rehabilitasi Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB).
- Fasilitas Keselamatan Jalan: Pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan jalan, seperti marka jalan, pembatas jalan (rumble strip), pagar pengaman, delineator, lampu kilat (warning light), serta alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL).
- Pemeliharaan Periodik: Pengecatan ulang marka jalan pudar yang dinilai rawan terjadi penyimpangan anggaran.
Binsar menambahkan bahwa modus korupsi dalam pengadaan barang dan jasa ini diduga menggunakan pola lama. Pola tersebut berupa penggelembungan nilai anggaran (mark-up) di atas harga pasar riil, mengarahkan spesifikasi teknis pada merek tertentu (brand minded), hingga pengurangan volume material saat penyerahan barang. Tindakan ini dinilai melanggar prinsip transparansi yang diatur dalam Peraturan Presiden tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Hingga berita ini diturunkan, PPK I BPTD Jawa Tengah, Bangkit Krisna Bayu, belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan tersebut dan dilaporkan sulit dihubungi melalui saluran komunikasi selulernya. LSM Karya Cipta Bangsa meminta KPK segera turun tangan guna mengungkap fakta-fakta hukum dan menyeret pihak yang bertanggung jawab ke pengadilan. (Red/Dem)
