Dugaan Kejanggalan di Polres Binjai: Janin Tewas Akibat KDRT, Korban Malah Dikriminalisasi Kasus Lain

Binjai, Demokratis

Penegakan hukum di wilayah hukum Polres Binjai kembali menuai sorotan tajam. Sebuah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tragis yang menimpa seorang ibu bernama Risma, hingga mengakibatkan bayi dalam kandungannya meninggal dunia, kini justru berujung pada dugaan manipulasi hukum dan upaya kriminalisasi terhadap korban.

Berdasarkan kronologi yang dihimpun pada Rabu (28/10/2026), kasus ini sedianya sempat menemui titik terang melalui kesepakatan damai. Pelaku yang merupakan suami korban telah menandatangani surat perjanjian dan bersedia membayar uang ganti rugi di hadapan sejumlah saksi. Namun, setelah kesepakatan hitam di atas putih itu disepakati, pihak pelaku dan keluarganya justru mengingkari janji tersebut secara sepihak.

Taktik Laporan Balik dan Dugaan Kriminalisasi

Ironisnya, alih-alih mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku justru melakukan serangan balik dengan melaporkan Risma ke Unit Tipidter Polres Binjai atas dugaan penyebaran video pornografi. Laporan tersebut dituding sebagai langkah fiktif dan taktik intimidasi yang sengaja dirancang untuk menekan mental korban agar mencabut laporan KDRT utamanya. Hingga saat ini, laporan balik tersebut sama sekali tidak memiliki fakta hukum maupun bukti yang sah.

Padahal, dalam kasus KDRT yang dialaminya, Risma memegang bukti otentik berupa Visum et Repertum dari pemeriksaan medis. Hasil visum tersebut secara gamblang membuktikan bahwa kekerasan fisik yang dilakukan sang suami berakibat fatal pada kematian janin di dalam rahimnya.

Masyarakat Pertanyakan Independensi Penyidik

Kondisi ini memicu gejolak dan pertanyaan besar di tengah masyarakat Kota Binjai. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, tindakan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau kematian memiliki ancaman pidana di atas 5 tahun penjara (Pasal 44 Ayat 2), yang secara hukum wajib dilakukan penahanan terhadap tersangka. Namun kenyataannya, hingga detik ini pelaku masih melenggang bebas.

Desas-desus di tengah warga menduga adanya praktik “main mata” atau kongkalikong di balik layar antara oknum pengacara pelaku dengan oknum penyidik di Unit PPA dan Unit Tipidter Polres Binjai. Warga menyayangkan jika profesi pengacara yang seharusnya menegakkan keadilan, justru diduga digunakan untuk “mengatur” perkara di luar koridor hukum formal.

Masyarakat mendesak Kapolda Sumatera Utara dan Bidang Propam untuk segera turun tangan memeriksa oknum penyidik Polres Binjai yang menangani perkara ini, demi menjaga marwah institusi Polri dan memberikan keadilan yang hakiki bagi korban. (L. Depari)

Related Articles

Latest Articles