Setelah melalui negosiasi sengit selama lebih dari dua bulan, delegasi Indonesia dan Kerajaan Belanda resmi menandatangani dokumen persetujuan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda, pada Rabu, 2 November 1949. Penandatanganan ini menandai berakhirnya konflik bersenjata dan menjadi komitmen resmi Belanda untuk menyerahkan kedaulatan penuh kepada Indonesia.
Ketua Delegasi Republik Indonesia, Drs. Mohammad Hatta, menyatakan bahwa kesepakatan ini merupakan babak baru bagi kemerdekaan Indonesia. Proses penandatanganan dilakukan bersama oleh Mohammad Hatta, Sultan Hamid II selaku perwakilan BFO (Bijeenkomst voor Federaal Overleg), dan J.H. van Maarseveen selaku perwakilan dari pihak Belanda, dengan disaksikan oleh perwakilan PBB melalui komisi UNCI (United Nations Commission for Indonesia).
Berdasarkan dokumen yang disepakati, Belanda berkomitmen menyerahkan kedaulatan sepenuhnya kepada negara baru berbentuk federasi, yakni Republik Indonesia Serikat (RIS), selambat-lambatnya pada 30 Desember 1949. Dokumen tersebut juga mengatur pembubaran pasukan KNIL (Koninklijk Nederlandsch-Indische Leger) untuk diintegrasikan ke dalam Angkatan Perang RIS (APRIS).
Kendati demikian, perundingan ini menyisakan sejumlah isu krusial. Penentuan status wilayah Irian Barat terpaksa ditunda dan disepakati akan dirundingkan kembali dalam waktu satu tahun ke depan. Selain itu, pihak RIS juga menyetujui klausul untuk mengambil alih utang pemerintah Hindia Belanda sebesar 4,3 miliar gulden.
Dengan ditandatanganinya piagam persetujuan KMB ini, kedua belah pihak kini bersiap melakukan upacara penyerahan kedaulatan resmi secara serentak yang direncanakan berlangsung di Jakarta dan Amsterdam pada akhir Desember 1949. ***
