Indramayu, Demokratis
Transparansi penggunaan anggaran publik kembali menjadi sorotan. Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Pewarta Warga Indonesia (DPC PPWI) Kabupaten Indramayu mendesak Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, segera merespons dan menjadwalkan audiensi terkait alokasi serta realisasi anggaran pembangunan infrastruktur yang bersumber dari Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD Tahun Anggaran 2026.
Bagi PPWI, persoalan Pokir bukan semata-mata tentang angka dalam dokumen anggaran, melainkan menyangkut sejauh mana aspirasi masyarakat diterjemahkan menjadi pembangunan yang tepat sasaran, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Desakan tersebut disampaikan melalui surat resmi bernomor 036/DPC-PPWI/IM/XI/2026 tertanggal 2 November 2026. Dalam surat itu, PPWI meminta keterbukaan mengenai besaran anggaran, distribusi kegiatan, identitas pengusul, realisasi pekerjaan, hingga mekanisme pengawasan yang melekat pada pelaksanaan program.
Ketua DPC PPWI Kabupaten Indramayu, A. Warjani, menegaskan bahwa permohonan audiensi tersebut semestinya tidak dipandang sebagai gangguan terhadap kelembagaan, melainkan bagian dari upaya memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
“Jangan sampai surat resmi yang kami sampaikan hanya menjadi tumpukan administrasi tanpa kejelasan tindak lanjut. Ini menyangkut uang rakyat. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggaran direncanakan, dialokasikan, dilaksanakan, dan diawasi. Transparansi tidak boleh hanya menjadi jargon, tetapi harus diwujudkan dalam keterbukaan yang bisa diuji,” tegas Warjani, Rabu (4/11/2026).
Enam Pokok Persoalan yang Diminta Dibuka
Dalam audiensi yang diajukan, PPWI setidaknya hendak membedah enam aspek mendasar terkait tata kelola Pokir DPRD Kabupaten Indramayu TA 2026.
Pertama, mengenai total anggaran Pokir yang tercantum dalam APBD 2026, termasuk dasar penetapan, kebijakan penganggaran, serta rincian alokasinya.
Kedua, keterbukaan mengenai jenis dan lokasi pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas melalui program Pokir, sehingga publik dapat menilai kesesuaian antara aspirasi, kebutuhan masyarakat, dan pelaksanaan pembangunan.
Ketiga, PPWI meminta penjelasan mengenai jumlah paket pekerjaan, nilai setiap kegiatan, mekanisme pengadaan, serta status realisasi masing-masing proyek, termasuk yang telah selesai, sedang berjalan, maupun belum direalisasikan.
Keempat, rincian alokasi dan realisasi anggaran berdasarkan usulan masing-masing anggota DPRD, termasuk unsur pimpinan. Data yang diminta meliputi nama anggota pengusul, daerah pemilihan atau lokasi kegiatan, jumlah paket pekerjaan, serta nilai anggaran, sepanjang tercantum dalam dokumen resmi dan dapat diakses berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
Kelima, mekanisme pengawasan secara menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pekerjaan, pembayaran, hingga pemeriksaan hasil pembangunan.
Keenam, keberadaan pakta integritas atau komitmen tertulis yang menjamin pencegahan konflik kepentingan serta menegaskan larangan praktik pemberian maupun penerimaan imbalan tidak sah dalam pelaksanaan proyek.
Dugaan Jual Beli Proyek dan Fee Menjadi Perhatian
Di luar persoalan administrasi dan keterbukaan anggaran, PPWI juga meminta klarifikasi resmi atas informasi yang berkembang di tengah masyarakat mengenai dugaan praktik jual beli proyek, penerimaan fee, maupun bentuk imbalan tidak sah yang dikaitkan dengan pelaksanaan kegiatan Pokir anggota DPRD Kabupaten Indramayu.
Warjani menekankan, permintaan klarifikasi tersebut bukanlah bentuk penghakiman, apalagi tuduhan terhadap individu atau kelompok tertentu. Namun, informasi yang berkembang di ruang publik tidak semestinya dibiarkan menjadi spekulasi berkepanjangan tanpa penjelasan dari pihak yang memiliki kewenangan.
“Kalau memang tidak ada persoalan, sampaikan secara terbuka dan tunjukkan data yang bisa diverifikasi. Jangan biarkan masyarakat terus bertanya-tanya. Kami tidak ingin membangun tuduhan tanpa bukti, tetapi kami juga tidak ingin persoalan yang menyangkut kepentingan publik dibiarkan menggantung tanpa penjelasan,” ujarnya.
Menurutnya, keterbukaan merupakan salah satu instrumen penting untuk merawat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif. Sebaliknya, sikap tertutup terhadap pertanyaan publik berpotensi menimbulkan persepsi negatif yang seharusnya dapat dijawab melalui penjelasan, data, dan mekanisme pertanggungjawaban yang memadai.
Jangan Biarkan Aspirasi Rakyat Menjadi Ruang Gelap Anggaran
PPWI menilai, Pokir pada hakikatnya merupakan instrumen penyaluran aspirasi masyarakat. Karena itu, pelaksanaannya harus tetap berada dalam koridor tata kelola pemerintahan yang baik, bukan menjadi ruang eksklusif yang sulit dijangkau pengawasan publik.
Setiap rupiah yang bersumber dari APBD, menurut PPWI, harus memiliki jejak pertanggungjawaban yang jelas. Aspirasi yang dibawa atas nama rakyat semestinya berujung pada manfaat nyata bagi masyarakat, bukan justru menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi, integritas, dan kepatuhan terhadap mekanisme pengadaan.
Untuk mendukung proses audiensi, PPWI meminta Ketua DPRD Kabupaten Indramayu menyiapkan dokumen pendukung berupa ringkasan alokasi anggaran, daftar kegiatan dan paket pekerjaan, data realisasi, serta dokumen kebijakan dan mekanisme pengawasan.
Apabila sebagian data berada dalam kewenangan perangkat daerah atau instansi lain, DPRD diharapkan memberikan penjelasan mengenai pihak yang berwenang serta mekanisme memperoleh informasi tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami berharap Ketua DPRD tidak alergi terhadap kritik maupun pertanyaan pers. Jangan hanya lantang berbicara tentang kepentingan rakyat, tetapi ketika diminta menjelaskan penggunaan anggaran, justru tidak memberikan kepastian. Segera jadwalkan audiensi dan jawab pertanyaan kami secara terbuka,” tandas Warjani.
PPWI Menunggu Respons, Publik Menanti Kepastian
Permohonan audiensi tersebut merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial dan komitmen PPWI dalam mendorong penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, serta terbebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Kini, bola berada di tangan Ketua DPRD Kabupaten Indramayu. Respons terhadap permohonan tersebut akan menjadi bagian dari penilaian publik mengenai sejauh mana keterbukaan dan akuntabilitas benar-benar dijalankan oleh lembaga yang mengemban mandat rakyat.
Sebab, pembangunan tidak cukup hanya dipertontonkan melalui deretan proyek fisik. Di balik setiap pekerjaan yang menggunakan uang negara, terdapat kewajiban moral, administratif, dan hukum untuk menjelaskan bagaimana anggaran dikelola serta siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya.
Publik tidak sekadar menunggu pembangunan. Publik juga berhak mengetahui proses di baliknya. Sebab, ketika uang rakyat digunakan, transparansi bukan kemurahan hati penguasa, melainkan kewajiban yang tidak boleh ditawar. (RT)
