P3STL Manyingsal Subang Surati KPP Pratama, Kejari Subang dan KPK RI Minta Transparansi Pajak PT PG Rajawali-II

Subang, Demokratis

Perkumpulan Petani Penggarap Sejahtera Tani Lestari (P3STL) Desa Manyingsal, Kecamatan Cipunagara, Kabupaten Subang, mengambil langkah resmi menyikapi persoalan perpajakan PT PG Rajawali-II.

P3STL melayangkan surat resmi kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Subang, Kejaksaan Negeri (Kejari) Subang, serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap transparansi pengelolaan aset negara, kewajiban perpajakan, serta kontribusi perusahaan terhadap penerimaan negara dan daerah.

Hal itu disampaikan P3STL melalui siaran pers yang diterima redaksi, Jumat, 6 November 2026.

Berawal dari Perbedaan Keterangan

Ketua P3STL Desa Manyingsal, Rudi Hartono, menjelaskan langkah ini berawal dari adanya perbedaan keterangan mengenai kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perkebunan (P5L) PT PG Rajawali-II.

Dalam surat balasan sebelumnya, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Subang menyampaikan bahwa PBB sektor P5 merupakan kewenangan pemerintah pusat dan pembayarannya tidak melalui Bapenda Kabupaten Subang.

Sementara itu, dalam pertemuan dengan DPRD Kabupaten Subang, pihak manajemen PT PG Rajawali-II dikabarkan menyampaikan adanya kontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Subang sebesar Rp6 miliar per tahun.

“Atas adanya perbedaan informasi tersebut, kami meminta penjelasan dan klarifikasi resmi agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi di tengah masyarakat,” ujar Rudi Hartono yang akrab disapa Asep Jebrod.

Tiga Permintaan Klarifikasi

Kepada KPP Pratama Subang, P3STL secara khusus meminta klarifikasi mengenai tiga hal:

  1.  Apakah kewajiban PBB P5 PT PG Rajawali-II telah dibayarkan sesuai ketentuan?
  2.  Apabila telah dibayarkan, apakah dapat diberikan konfirmasi atau keterangan resmi mengenai pembayaran tersebut sesuai kewenangan dan ketentuan kerahasiaan perpajakan?
  3.  Bagaimana status pemenuhan kewajiban perpajakan perusahaan tersebut?

Sementara kepada Kejari Subang dan KPK RI, P3STL meminta agar informasi yang disampaikan dapat menjadi bahan telaah sesuai kewenangan masing-masing, khususnya apabila ditemukan indikasi penyimpangan dalam pengelolaan aset negara, kewajiban perpajakan, maupun penerimaan negara dan daerah.

Adapun permintaan kepada Kejari Subang meliputi:

  1.  Mendalami status pemenuhan kewajiban PBB P5 PT PG Rajawali-II melalui koordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak atau instansi berwenang.
  2.  Menelusuri kebenaran informasi mengenai kontribusi PAD sebesar kurang lebih Rp6 miliar setiap tahun, termasuk dasar hukum, sumber penerimaan, bukti penyetoran, dan mekanisme pencatatannya.
  3.  Apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian, melakukan pendalaman sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.
  4.  Menelusuri kesesuaian antara luas Hak Guna Usaha (HGU), objek pajak, serta pemanfaatan dan pengelolaan tanah perkebunan PT PG Rajawali-II.
  5.  Mempertimbangkan keterkaitan aspek perpajakan dan pengelolaan aset tersebut dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan HGU yang sedang ditangani apabila ditemukan keterkaitan yang relevan.

Tidak Menuduh

P3STL menegaskan bahwa langkah ini bukan untuk menghakimi atau menuduh pihak mana pun, melainkan mendorong keterbukaan informasi, kepastian hukum, dan pertanggungjawaban sesuai peraturan perundang-undangan.

“Kami hanya ingin semuanya terang dan jelas. Jika kewajiban sudah dilaksanakan, tentu harus ada penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan. Namun, apabila ditemukan persoalan, kami berharap aparat penegak hukum dapat menindaklanjutinya secara profesional dan objektif,” tegas Rudi.

Pihaknya berharap seluruh pihak terkait dapat memberikan tanggapan resmi demi menjaga kepercayaan publik serta memastikan pengelolaan aset negara dan penerimaan negara berjalan sesuai ketentuan hukum.

Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya mengkonfirmasi kepada KPP Pratama Subang, Kejari Subang, dan manajemen PT PG Rajawali-II terkait surat tersebut.

Redaksi terbuka untuk hak jawab dan hak koreksi sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. (Abh)

Related Articles

Latest Articles