DPRD Kota Sukabumi Setujui Raperda Perlindungan Guru, Wali Kota Paparkan Defisit APBD 2027

Sukabumi, Demokratis

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sukabumi resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan Guru, Tenaga Kependidikan, dan Lingkungan Pendidikan. Persetujuan atas regulasi inisiatif Komisi III DPRD tersebut disahkan dalam Rapat Paripurna yang digelar bersama Pemerintah Kota Sukabumi, di Gedung DPRD,  Jl. Ir. H. Juanda No. 6 Cikole, Kecamatan Cikole, Jumat (6/11/2026).

Rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Sukabumi, H. Wawan Juanda, ini juga mengendakan dua pembahasan krusial lainnya. Agenda tersebut meliputi penjelasan Wali Kota terhadap Raperda Perubahan RTRW 2022–2042 serta penyampaian Raperda APBD Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2027 yang saat ini tengah dibayangi defisit anggaran.

Dalam sambutannya, Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki menyampaikan apresiasi tinggi kepada pimpinan dan seluruh anggota legislatif, khususnya Komisi III, yang telah memprakarsai penyusunan regulasi perlindungan guru. Menurutnya, kepastian hukum dan jaminan keamanan bagi tenaga pendidik merupakan hal yang mutlak diwujudkan.

“Guru dan tenaga kependidikan berada di garda terdepan penyelenggaraan pendidikan. Dalam menjalankan tugasnya, mereka berinteraksi langsung dengan peserta didik, orang tua, hingga birokrasi. Karena itu, mereka membutuhkan rasa aman, penghormatan terhadap martabat profesi, dan kepastian perlindungan hukum,” ujar Ayep Zaki.

Raperda ini nantinya akan mengatur perlindungan komprehensif yang mencakup aspek hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Guna memastikan regulasi ini berjalan efektif, pemerintah daerah akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan yang bertugas menyusun program kerja, melakukan penyuluhan hukum, serta menindaklanjuti pengaduan di lapangan.

Selain membahas hak guru, Wali Kota Sukabumi memaparkan rencana perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Peninjauan kembali ini dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan pembangunan jangka panjang dengan memperpanjang periode perencanaan menjadi tahun 2027–2047.

“Penataan ruang harus mampu menjawab kebutuhan pembangunan kota sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan. Pemutakhiran data spasial dan penyesuaian kebijakan diperlukan agar pemanfaatan ruang lebih terarah, termasuk perlindungan kawasan lindung, cagar budaya, dan pertanian pangan,” papar Wali Kota.

Dalam rancangan tata ruang yang baru, Pusat Pelayanan Kota (PPK) Cikole akan diarahkan sebagai pusat perdagangan, jasa, industri kreatif, dan pemerintahan. Sementara PPK Cibeureum akan diproyeksikan untuk pengembangan pendidikan tinggi, inkubator bisnis, serta fasilitas penunjang ekonomi digital.

Di sisi lain, tantangan berat dihadapi Pemkot Sukabumi dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2027. Anggaran daerah tahun depan diprediksi mengalami defisit akibat penurunan signifikan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, berdasarkan Surat Kementerian Keuangan Nomor S-95/PK/2026.

Penurunan ini terjadi pada alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) pajak dan bukan pajak yang berkurang sebesar Rp1,60 miliar, serta Dana Alokasi Umum (DAU) yang merosot tajam dari Rp477,92 miliar menjadi Rp426,53 miliar (turun 10,75 persen). Beban fiskal daerah kian berat karena Pemkot harus menutup kekurangan anggaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan tunggakan Universal Health Coverage (UHC) sebesar Rp39,06 miliar, ditambah kekurangan belanja pegawai senilai Rp10,06 miliar.

“Penyesuaian alokasi transfer ke daerah dan kebutuhan belanja wajib memberikan pengaruh besar terhadap struktur anggaran. Dari hasil perhitungan sementara, total defisit anggaran kita mencapai Rp102.125.679.349,” ungkap Ayep.

Sebagai langkah solutif di tengah keterbatasan ruang fiskal, Pemkot Sukabumi telah melayangkan surat permohonan penambahan anggaran dari APBN 2027 kepada Kementerian Dalam Negeri pada 23 Oktober 2026 lalu. Pemerintah daerah juga membuka opsi pemanfaatan pembiayaan alternatif seperti pinjaman daerah untuk memastikan pembangunan infrastruktur pelayanan publik tetap berjalan.

“Kami akan membahas kembali struktur pendapatan dan belanja bersama pemerintah pusat serta pihak terkait. Penyesuaian terus dilakukan agar pada saat penetapan APBD 2027 nanti, kondisi anggaran dapat kembali berimbang (balanced budget),” pungkasnya.

Rapat Paripurna ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah H. Andang Tjahjadi, unsur Forkopimda Kota Sukabumi, anggota DPRD, para kepala perangkat daerah, camat, lurah, serta pimpinan organisasi kemasyarakatan dan partai politik setempat. (Iwan)

Related Articles

Latest Articles