Pola Swakelola Program OPLAH TA 2026 di Subang Jadi Sorotan Publik, Petani Minta Transparansi

Subang, Demokratis

Pelaksanaan program Optimalisasi Lahan (OPLAH) Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Subang menjadi sorotan  kalangan petani.

Pasalnya, sesuai Petunjuk Teknis Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian (Ditjen LIP) Kementerian Pertanian, program OPLAH wajib dilaksanakan secara swakelola oleh kelompok tani (Poktan) dan gabungan kelompok tani (Gapoktan).

Namun, di lapangan, muncul informasi adanya dugaan pengambil alihan  pekerjaan oleh pihak ketiga atau kontraktor, di mana Poktan hanya menerima sebagian kecil dana (baca: sukses fee) sebagai uang kas.

“Kami mendengar informasi di beberapa wilayah, Poktan hanya mendapat 10 persen sebagai uang kas, selebihnya pekerjaan dikerjakan pihak lain. Ini yang kami khawatirkan terjadi juga di Subang,” ujar seorang Pengurus Gapoktan Karisma  yang enggan dipublikasikan identitasnya, Minggu (8/11/2026).

Juknis Wajib Swakelola

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah TA 2026 dan Petunjuk Teknis OPLAH TA 2026 dari Ditjen LIP, bantuan OPLAH diberikan langsung ke rekening Poktan penerima.

Nilai bantuan berkisar Rp30 juta hingga Rp55 juta per hektare tergantung jenis lahan, baik rawa maupun non rawa. Pekerjaan meliputi normalisasi saluran, pompanisasi, pembuatan sumur dalam, dan pengolahan lahan.

Dalam juknis tersebut ditegaskan, pelaksanaan harus swakelola murni oleh Poktan bersama Brigade Pangan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Badan PPSDMP Nomor 170/Kpts/RC.010/I/09/2025. Penggunaan kontraktor penuh dilarang.

“Kami meminta Dinas Pertanian Kabupaten Subang membuka data CPCL Poktan penerima OPLAH TA 2026 secara transparan. Siapa Poktannya, di desa mana, berapa luas dan anggarannya. Agar bisa diawasi bersama,” ujarnya.

Belajar dari Kasus Daerah Lain

Sorotan terhadap pola swakelola OPLAH sebelumnya terjadi di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, yang sempat menjadi perhatian Kejaksaan. Kasus tersebut menjadi pembelajaran agar pelaksanaan di Subang tetap sesuai aturan.

Pengamat pertanian Subang, yang enggan disebutkan namanya, mengatakan pengawasan OPLAH harus melibatkan penyuluh, Babinsa, dan petani secara langsung sejak penyusunan Dokumen SID (Survei Investigasi Desain) hingga pengerjaan fisik.

“Kalau sesuai juknis, hasilnya bagus. IP 1 bisa naik jadi IP 2 atau IP 3. Petani yang mengerjakan, petani yang merasakan,” ujarnya.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Subang belum memberikan tanggapan terkait mekanisme pengawasan swakelola OPLAH TA 2026 di Subang.

Redaksi masih berupaya menghubungi pihak Ditjen LIP Kementan untuk konfirmasi terkait standar pelaksanaan swakelola OPLAH.

Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak koreksi bagi semua pihak terkait sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. (Abh)

Related Articles

Latest Articles