Subang, Demokratis
Polres Subang berhasil mengungkap praktik pengolahan pupuk bersubsidi ilegal yang diubah menjadi pupuk non-subsidi di wilayah Kecamatan Pagaden Barat, Kabupaten Subang.
Pengungkapan kasus tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Aula Patriatama Polres Subang, Senin (9/11/2026). Konferensi pers dipimpin Wakapolres Subang, Kompol Fajri Anbiyaa, S.I.K., M.I.K., didampingi jajaran Sat Reskrim Polres Subang.
Dalam kasus ini, polisi mengamankan seorang tersangka berinisial SW (46), warga Kecamatan Pagaden Barat.
“Tersangka diduga mengolah pupuk urea bersubsidi untuk kemudian dikemas ulang menggunakan karung pupuk Nitrea non-subsidi dan dijual kembali untuk memperoleh keuntungan lebih besar,” ujar Wakapolres Subang, Kompol Fajri Anbiyaa.
Kronologi Pengungkapan
Kasus terungkap pada Minggu, 5 Oktober 2026, sekitar pukul 10.00 WIB, di sebuah gudang yang berlokasi di Kampung Reundeuk Daweung, Desa Margahayu, Kecamatan Pagaden Barat.
Berdasarkan hasil penyelidikan, tersangka diduga mencampurkan sekitar 400 kilogram pupuk urea bersubsidi berwarna merah muda dengan 100 kilogram pupuk Nitrea non-subsidi serta sejumlah bahan kimia tertentu.
Campuran tersebut kemudian diolah hingga berubah warna menjadi putih. Selanjutnya, pupuk hasil olahan itu dikemas menggunakan karung pupuk Nitrea non-subsidi ukuran 50 kilogram untuk dipasarkan.
Dari lokasi, petugas mengamankan sejumlah barang bukti. Di antaranya 13 karung pupuk urea bersubsidi, 68 karung pupuk Nitrea non-subsidi, dan 19 karung pupuk Nitrea hasil produksi yang diduga berasal dari praktik ilegal tersebut.
Selain itu, turut diamankan sembilan jerigen berisi cairan kimia, tiga toples berisi bahan kimia, karung kemasan pupuk bekas dan baru, serta peralatan produksi seperti terpal, plastik, sekop, sarung tangan, dan mesin jahit karung.
Dijerat UU Tindak Pidana Ekonomi
Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 6 ayat (1) huruf b juncto Pasal 1 sub 3e Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, dan/atau Pasal 62 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (1) huruf d dan e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Saat ini, penyidik Sat Reskrim Polres Subang masih mendalami asal-usul bahan baku, kemungkinan keterlibatan pelaku lain, serta wilayah pemasaran pupuk hasil pengolahan tersebut.
Polres Subang menegaskan komitmennya untuk menindak tegas segala bentuk penyalahgunaan pupuk bersubsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi petani yang berhak.
Polres juga mengimbau masyarakat agar lebih teliti dalam membeli pupuk dan segera melapor jika menemukan praktik penyalahgunaan pupuk bersubsidi maupun produksi pupuk ilegal. (Abdulah)
