Soroti Supremasi Hukum, Penyerapan Tenaga Kerja, hingga Persoalan PTPN I
Subang, Demokratis
Momentum Hari Pahlawan 10 November 2026 dimanfaatkan gabungan organisasi masyarakat di Kabupaten Subang untuk menggelar Mimbar Bebas.
Kegiatan tersebut berlangsung di Wisma Karya, Kabupaten Subang, Selasa (10/11/2026).
Sejumlah organisasi yang tergabung di antaranya Gerakan Pemuda Islam (GPI), Pro Garda Indonesia Bersatu (PROGIB), LSM Laskar NKRI, Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM), dan Gunem Subang. Mereka menyatukan kekuatan dalam wadah Konsorsium Mimbar Bebas.
Kegiatan ini menjadi ruang konsolidasi dan penyampaian aspirasi sebagai bentuk solidaritas antar organisasi dan perwakilan masyarakat atas berbagai persoalan yang dinilai belum mendapat penyelesaian optimal dari pemerintah daerah maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Koordinator Lapangan Konsorsium Mimbar Bebas, Diny Khoerudin yang akrab disapa Pidi, menegaskan aksi tersebut bukan sekadar menyampaikan pendapat, melainkan bentuk keterwakilan masyarakat.

Pidi yang juga Ketua Umum PD GPI Kabupaten Subang mengatakan, ada lima tuntutan yang harus mendapat perhatian serius dari pemerintah.
“Kami yang berkumpul di sini merupakan bagian dari keterwakilan masyarakat. Ada lima tuntutan yang kami suarakan dan harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Mulai dari penegakan supremasi hukum, penyerapan tenaga kerja, dugaan pencemaran lingkungan termasuk geothermal, persoalan PTPN I Regional II, hingga sikap pemerintah dalam membuka ruang kerja sama dengan ormas,” tegas Pidi.
Soroti Penyerapan Tenaga Kerja Lokal
Ketua DPC PROGIB Kabupaten Subang, H. Agus Gumilar, menyoroti persoalan penyerapan tenaga kerja lokal di tengah derasnya investasi yang masuk ke Kabupaten Subang.
Menurutnya, pemerintah perlu menghadirkan solusi konkret agar investasi benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi warga lokal.
“Pemerintah semestinya memberikan solusi praktis untuk mengimbangi nilai investasi yang masuk dengan penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat lokal. Jangan kemudian masyarakat hanya diarahkan untuk mengunduh dan mendaftar melalui aplikasi Nyari Gawe dengan dalih meminimalisasi pungli. Itu belum tentu menjadi solusi menyeluruh,” ungkap Agus.
Ia menilai sistem pendaftaran melalui aplikasi perlu diimbangi dengan mekanisme yang memastikan kesesuaian kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan perusahaan.
“Kami siap bekerja sama dan memberikan solusi terbaik. Pemerintah jangan hanya melihat organisasi sebagai pihak yang menyampaikan kritik, tetapi juga harus membuka ruang bagi organisasi yang memiliki gagasan,” tambahnya.
Kritik Tajam Soal Supremasi Hukum
Perwakilan DPD LSM Laskar NKRI Kabupaten Subang, Nanang, turut menyampaikan kritik terhadap penegakan supremasi hukum yang menurutnya masih perlu pembenahan serius.
“Penegakan supremasi hukum di negara kita masih menjadi persoalan. Jangan sampai hukum tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Laporan masyarakat sering lama penanganannya, sementara persoalan yang mendapat perhatian pejabat bisa bergerak cepat,” ujar Nanang.
Ia berharap pemerintah dan aparat penegak hukum memberikan perlakuan adil tanpa membedakan kedudukan maupun latar belakang.
Siap Konsolidasi Lanjutan
Menutup kegiatan, seluruh pimpinan organisasi yang tergabung dalam Konsorsium Mimbar Bebas menyatakan komitmen untuk terus mengawal lima tuntutan tersebut.
Mereka menegaskan, apabila tidak ada respons dan tindak lanjut serius dari Pemkab Subang maupun Pemprov Jabar, konsorsium siap melakukan konsolidasi lanjutan dengan kekuatan massa tiga kali lipat.
Adapun lima tuntutan Konsorsium Mimbar Bebas:
- Penegakan Supremasi Hukum: Mendorong penegakan hukum yang adil, transparan, profesional, dan tidak diskriminatif.
- Penyerapan Tenaga Kerja Lokal: Mendesak pemerintah menghadirkan kebijakan efektif untuk membuka kesempatan kerja bagi warga lokal sejalan dengan besarnya investasi.
- Penindakan Tegas terhadap PTPN I Regional II: Mendesak langkah konkret menyikapi persoalan yang dikeluhkan petani dan pedagang.
- Perlindungan Lingkungan dan Kelestarian Alam: Mendesak penindakan tegas terhadap pencemaran dan kerusakan alam, serta evaluasi dampak risiko geothermal.
- Keterbukaan Pemerintah terhadap Ormas: Mendesak pemerintah membuka ruang kolaborasi dan kemitraan dengan organisasi masyarakat.
“Kritik bukan bentuk permusuhan terhadap pemerintah. Justru kritik merupakan bagian dari kepedulian dan tanggung jawab masyarakat dalam mengawal jalannya pemerintahan,” pungkas konsorsium. (Abh)
