Ratusan Juta Anggaran Rutilahu Tidak Jelas Penerimanya

Bandung, Demokratis

Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP) Kota Bandung sangat tertutup dan tidak transparan untuk media, supaya diketahui publik terkait Pekerjaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu)  yang dananya bersumber dari APBD tahun 2026 metode pemilihan penyedia Pengadaan  Langsung  dengan pagu masing-masing dari Rp88.800.000 s/d Rp199.800.000 lokasinya berada di Kota Bandung.

Hal ini terbukti dengan  surat konfirmasi dari SKU Demokratis dan Online bekerja sama dengan liputan Koran Medikom yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Bandung tertanggal 15/10/2026. dan ditanggapi dengan surat dengan Nomor B/TU/3639-DPKP/X/2026 tertanggal 26/10/2026 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kota Bandung Luthfi Firdaus, ST, M.Si.

Pada surat konfirmasi tersebut Tim SKU Demokratis mempertanyakan di antaranya alamat lengkap yang mendapat bantuan  Stimulan Perbaikan Rutilahu Strategis K01 s/d 12 dan Bantuan Stimulan Perbaikan Rutilahu Strategis 01 s/d 61 tersebut? Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi pemilik rutilahu. Apakah pemilik Rutilahu menerima dana stimulan tersebut dalam bentuk uang cash atau barang? dan beberapa pertanyaan lainnya.

Pada surat jawaban di nomor 1 Luthfi Firdaus mengatakan bahwa Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Bandung berkomitmen untuk melaksanakan Program Bantuan Stimulan perbaikan Rutilahu secara tertib transparan, akuntabel serta sesuai dengan peraturan perudang-undangan yang berlaku. Di nomor 2 Luthfi Firdaus mengatakan menghargai perhatian dan peran Media dalam menjalankan fungsi kontrol sosial.

Tapi di nomor lain yakni no 4 Luthfi Firdaus menyangkal sendiri apa yang dikatakannya tentang transparan dan akuntabel. Menurutnya terkait pertanyaan mengenai lokasi dan penerima manfaat, persaratan bantuan, bentuk penyaluran bantuan, penyedia pelaksana, nilai pekerjaan serta tahapan pelaksana dan penyelesaian pekerjaan, menurut Luthfi Firdaus mengacu kepada dokumen administrasi dan pelaksanaan program yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai kewenangan dan ketentuan keterbukaan informasi publik.

Bagaimana media mau mengatakan Program Bantuan Stimulan perbaikan Rutilahu sudah berjalan dengan baik kalau media tidak diberi kesempatan untuk melihat sendiri pekerjaan tersebut langsung ke lokasi pekerjaan. Katanya transparan dan akuntabel dimana transparannya? Kalau memang mau terbuka kenapa Luthfi Firdaus malah menutupi lokasi pelaksanaan program tersebut. (IS/Tim)

Related Articles

Latest Articles