Sukabumi, Demokratis
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyepakati tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam rapat paripurna pengambilan keputusan dan persetujuan bersama. Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, H. Budi Azhar Mutawali,berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi, Senin (16/11/2026).
Ketiga Raperda tersebut meliputi Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027, Raperda tentang Desa, serta Raperda tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Bupati Sukabumi, H. Asep Japar, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan serta anggota DPRD atas kerja sama yang baik dalam menyelesaikan pembahasan ketiga regulasi tersebut.
Menurutnya, Raperda tentang Desa menjadi landasan penguatan tata kelola pemerintahan desa, mulai dari kewenangan, pengelolaan keuangan dan aset, pembangunan, hingga pemberdayaan masyarakat.
“Regulasi ini diharapkan mampu mendorong pelayanan publik yang lebih transparan, efektif, dan akuntabel,” ungkapnya.
Sementara itu, perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2016 mengatur peningkatan tipologi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dari tipe C menjadi tipe A. Langkah ini ditujukan untuk memperkuat pelaksanaan urusan pertanahan dan tata ruang sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Adapun persetujuan Raperda APBD Tahun Anggaran 2027 telah melalui tahapan evaluasi Gubernur Jawa Barat serta penyempurnaan bersama antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Bupati berharap kesepakatan ketiga Raperda itu, tidak sekadar menjadi produk hukum, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Maju, Unggul, Berbudaya, dan Berkah (Mubarokah).
Rangkaian rapat paripurna, ditutup dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama oleh Bupati dan pimpinan DPRD Kabupaten Sukabumi. (Iwan)
