Binjai, Demokratis
Khusus mengenai pemberhentian secara sepihak Kepala Lingkungan Vl Kelurahan Rambung Timur, Kecamatan Binjai Selatan, Muhammat alias Ahmat teryata bukan peristiwa tunggal.
Baru-baru ini, menyusul seluruhnya berjumlah 13 kepala lingkungan di berbagai wilayah se-Kota Binjai juga diberhentikan dari jabatannya tampa prosedur yang sah.
Yang sangat memprihatinkan keseluruhan masalah pemberhentian tersebut tidak disertai SP 1, SP 2, maupun SP 3.
Surat peringatan tertulis yang merupakan syarat mutlak sebelum seseorang diberhentikan.
Ahmat sendiri diberhentikan pada 3 Februari 2026 tanpa ada dokumen dasar hukum.
Pemberhentian yang tidak wajar ini diduga kuat melibatkan campur tangan seorang oknum TNI yang bertugas di Kodam yang bersangkutan diketahui memiliki kedekatan khusus dengan Wali Kota Binjai sehingga pola yang sama terjadi di keseluruh 13 titik.
Hal ini mengindikasikan adanya arahan dari satu pusat kekuasaan tertentu.
Sesuai peraturan yang berlaku, pemberhentian kepala lingkungan wajib melalui prosedur bertahap: pemberian peringatan tertulis 1, 2, dan 3 jika ada pelanggaran musyawarah warga, hingga diterbitkannya surat keputusan resmi.
Tidak adanya satu pun dokumen peringatan membuktikan tindakan ini, dilakukan secara sewenang-wenang, dan melanggar tata kelola pemerintah.
Bukan satu bukan dua, melainkan 13 orang sekaligus di seluruh Kota Binjai diperlakukan sama.
Ini bukan kebetulan, ada pihak yang mengatur pergantian pejabat lingkungan di luar jalur yang sah.
“Masyarakat bertanya-tanya apa sebenarnya kepentingan di balik pergantian massal ini,” ungkap salah satu warga kepada Demokratis, Kamis (1/10/2026).
“Warga juga memperingatkan jika oknum TNI tersebut terus ikut campur, kami akan melaporkannya ke Denpom agar ditindak sesuai aturan militer,” tegas perwakilan warga.
Keterlibatan oknum pihak TNI dalam urusan pemerintahan sipil yang tidak berkaitan dengan tugas kedinasannya, masyarakat curiga dan menduga adanya kepentingan tersembunyi.
Masyarakat juga mendesak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kota Binjai, Inspektorat, serta pihak berwenang untuk menelusuri kasus ini secara menyeluruh dan transparan.
Pihak Kodam juga diharapkan mengambil langkah tegas terkait dugaan keterlibatan oknum anggotanya, bilamana melanggar batas kewenangan.
Media Demokratis akan terus menelusuri perkembangan ini sesuai asas praduga tak bersalah segala dugaan di atas masih menunggu konfirmasi dan hasil penyidikan resmi pihak berwenang. (L. Depari)
