Indonesia hari ini memperingati Hari Parlemen Indonesia, sebuah momen bersejarah yang menandai titik balik lahirnya sistem demokrasi dan lembaga perwakilan rakyat di tanah air. Dirayakan setiap tanggal 16 Oktober, peringatan ini berakar dari peristiwa krusial pasca-kemerdekaan pada tahun 1945 saat Wakil Presiden Mohammad Hatta merilis Maklumat Wakil Presiden Nomor X (No. 10).
Berikut adalah laporan kilas balik sejarah lahirnya Hari Parlemen Indonesia:
Berawal dari Pembantu Presiden
Setelah proklamasi kemerdekaan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) pada 18 Agustus 1945. Berdasarkan aturan peralihan UUD 1945 saat itu, KNIP dibentuk bukan sebagai lembaga legislatif, melainkan hanya sebagai badan penasihat dan pembantu tugas-tugas Presiden Soekarno sebelum DPR dan MPR resmi dibentuk.
Desakan Demokrasi di Sidang KNIP
Sebulan setelah merdeka, ketegangan politik mulai muncul. Para tokoh nasional seperti Sutan Sjahrir dan Amir Sjarifuddin menilai kekuasaan yang berpusat hanya pada Presiden berpotensi membawa Indonesia ke arah pemerintahan diktator. Hal ini juga dinilai buruk di mata internasional yang sedang memantau perkembangan negara baru ini.
Pada sidang pleno KNIP yang digelar tanggal 16 Oktober 1945 di Gedung Balai Muslimin Indonesia, Jakarta, para anggota mendesak agar KNIP diberikan kewenangan legislatif penuh demi terciptanya pemerintahan yang demokratis.
Maklumat Nomor X: Tonggak Sejarah Parlemen
Merespons aspirasi tersebut, Wakil Presiden Mohammad Hatta secara resmi mengeluarkan Maklumat Nomor X. Keputusan ini membawa perubahan radikal dalam tata negara Indonesia:
- Alih Fungsi Lembaga:KNIP resmi bertransformasi menjadi lembaga legislatif yang setara dengan Presiden dan berwenang menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
- Pembentukan BP-KNIP:Karena jumlah anggota KNIP terlalu banyak untuk bersidang setiap hari, dibentuklah Badan Pekerja KNIP (BP-KNIP) yang diketuai oleh Sutan Sjahrir untuk menjalankan tugas legislatif sehari-hari.
Warisan Demokrasi
Peristiwa penandatanganan maklumat pada 16 Oktober 1945 tersebut diakui secara yuridis sebagai hari lahirnya parlemen pertama Indonesia. Momentum ini mengubah haluan politik Indonesia dari presidensial murni menjadi parlementer dan menjadi cikal bakal dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang kita kenal hari ini. ***
