Pemerintah Republik Indonesia resmi memberlakukan Oeang Republik Indonesia (ORI) sebagai mata uang sah nasional mulai Rabu, 30 Oktober 1946 pukul 00.00 WIB. Langkah strategis ini diambil guna mengakhiri kekacauan moneter akibat beredarnya mata uang asing serta menegaskan kedaulatan ekonomi penuh pascaproklamasi kemerdekaan.
Melalui pidato resmi yang disiarkan Radio Republik Indonesia (RRI) pada Selasa malam, Wakil Presiden Mohammad Hatta menyatakan bahwa kehadiran ORI merupakan pemutus rantai penjajahan ekonomi yang selama ini mencengkeram tanah air. Hatta menyebut ORI sebagai paspor dan atribut identitas utama negara merdeka.
“Mulai tengah malam ini, uang Jepang dan uang NICA tidak berlaku lagi di wilayah kita. Dengan memiliki uang sendiri, kita secara sah telah menutup satu babak perjuangan fisik dan memulai babak baru kemandirian ekonomi bangsa,” tegas Mohammad Hatta dalam siaran radionya.
Keputusan peredaran uang emisi pertama ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1946 yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan Alexander Andries Maramis. Dalam edaran tersebut, ditetapkan nilai kurs ORI terhadap mata uang Jepang sebesar 1 banding 50 untuk wilayah Jawa dan Madura.
Penerbitan ORI sendiri sempat menghadapi berbagai kendala taktis akibat situasi keamanan yang tidak menentu. Proses pencetakan harus dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan berpindah tempat dari Jakarta ke beberapa kota aman di pedalaman Jawa, seperti Yogyakarta, Surakarta, dan Malang, demi menghindari sabotase pasukan Sekutu dan NICA.
Meski dicetak dengan kualitas kertas yang sangat sederhana karena keterbatasan bahan baku, masyarakat menyambut kehadiran ORI dengan antusias. Sejak pagi hari, warga di berbagai daerah dilaporkan mulai mengantre di kantor-kantor pos dan bank darat untuk menukarkan sisa uang Jepang milik mereka dengan lembaran uang kertas ORI baru bertandatangan A.A. Maramis. ***
