Karawang, Demokratis
Sebanyak 2.251 anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari 297 desa se-Kabupaten Karawang resmi dilantik Bupati Karawang Aep Syaepuloh di Lapangan Karangpawitan, Senin (5/10/2026).
Pelantikan tersebut bukan sekadar seremoni. Ribuan anggota BPD yang kini mengemban amanah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan pemerintahan desa berjalan transparan, aspiratif dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Bupati Aep Syaepuloh menegaskan, BPD tidak boleh hanya menjalankan tugas secara administratif atau sekadar hadir dalam rapat desa. BPD harus benar-benar menjadi perpanjangan suara masyarakat sekaligus menjalankan fungsi pengawasan secara aktif.
“Kami berharap seluruh anggota BPD yang baru dilantik dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab serta dekat dengan kebutuhan masyarakat,” kata Aep.
Awasi Pembangunan dan Anggaran Desa
Aep secara khusus meminta BPD ikut mengawal pelaksanaan pembangunan dan penggunaan anggaran desa.
Menurutnya, semakin besar kewenangan dan anggaran yang dikelola pemerintah desa, semakin besar pula tanggung jawab BPD untuk memastikan seluruh program berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami berharap BPD ikut berperan aktif dalam memonitor pelaksanaan pembangunan dan penggunaan anggaran di masing-masing desa. Kita ingin setiap program berjalan dengan baik, transparan, dan manfaatnya sampai kepada masyarakat,” tegasnya.
Pengawasan, kata Aep, bukan berarti BPD harus mencari-cari kesalahan pemerintah desa. Sebaliknya, pengawasan merupakan bagian penting untuk memastikan setiap kebijakan, program pembangunan dan penggunaan uang publik dapat dipertanggungjawabkan.
Jangan Sampai BPD Hanya Jadi Pelengkap
BPD juga dituntut aktif dalam musyawarah desa dan mampu menyampaikan aspirasi masyarakat secara nyata.
Artinya, persoalan yang muncul di tengah masyarakat harus menjadi bahan perhatian dan diperjuangkan melalui mekanisme pemerintahan desa.
Jangan sampai BPD hanya menjadi lembaga yang hadir ketika ada rapat, tetapi tidak memiliki peran ketika masyarakat membutuhkan pengawalan.
Aep juga menekankan pentingnya sinergi antara BPD, pemerintah desa, pemerintah daerah dan masyarakat. Menurutnya, pembangunan desa tidak akan maksimal apabila masing-masing unsur berjalan sendiri-sendiri.
“Hal yang paling penting adalah bagaimana kita bisa bersinergi dan memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Karena pada akhirnya, seluruh kebijakan dan pembangunan yang kita lakukan tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Kini, setelah 2.251 anggota BPD resmi dilantik di 297 desa, tantangannya bukan lagi sekadar mengucapkan sumpah dan menerima jabatan.
Tantangan sesungguhnya adalah membuktikan amanah tersebut di lapangan.
BPD harus mampu menjadi mata dan telinga masyarakat, mengawal pembangunan, mencermati penggunaan anggaran, menyuarakan aspirasi serta memastikan kebijakan desa benar-benar kembali menjadi manfaat bagi warga.
Sebab BPD yang kuat bukan yang sekadar hadir dalam forum desa, tetapi yang berani menjalankan fungsi pengawasan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat. (Juanda Sipahutar)
