66 Tahun UUPA, Transformasi Pelayanan Pertanahan Masih Dipertanyakan Publik

Karawang, Demokratis

Seluruh pegawai Kantor Pertanahan atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) akan memperingati Hari Undang-Undang Pokok Agraria ke-66, Kamis, 24 September 2026.

Namun yang jadi pertanyaan selama 66 tahun Undang-Undang Pokok Agraria ini berjalan, apakah pelayanan masyarakat di Kantor BPN Karawang sudah optimal? Kemudian apakah di lingkungan Kantor Pertanahan sudah bebas korupsi? Seperti tulisan yang terpampang di kantor-kantor BPN “Zona Integritas” (Menuju Wilayah Bebas Korupsi).

Oleh karena itu, memasuki usia 66 tahun Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), cita-cita menghadirkan pelayanan pertanahan yang mudah, cepat, transparan, dan berkeadilan. Transformasi pelayanan pertanahan yang digaungkan pemerintah dinilai belum sepenuhnya dirasakan masyarakat.

Di tengah tuntutan digitalisasi dan reformasi birokrasi, keluhan mengenai sulitnya akses pelayanan, proses yang berbelit, hingga dugaan pungutan liar (pungli) dan praktik koruptif masih menjadi sorotan.

Kantor Pertanahan di daerah pun tidak lepas dari perhatian publik. BPN Bogor, Jawa Barat, misalnya, disebut dalam sejumlah sorotan terkait dugaan praktik pungli dan korupsi. Dugaan tersebut tentu harus dibuktikan melalui pemeriksaan dan proses hukum oleh lembaga yang berwenang, bukan sekedar berhenti sebagai isu di tengah masyarakat.

Namun, munculnya keluhan dan dugaan tersebut seharusnya menjadi alarm serius bagi jajaran Kementerian ATR/BPN.

66 tahun UUPA bukan usia yang pendek.

Masyarakat berhak bertanya: sejauh mana reformasi pelayanan pertanahan benar-benar mengubah pengalaman masyarakat di lapangan?

Jangan sampai digitalisasi hanya mempercantik sistem di atas kertas, sementara masyarakat masih menghadapi persoalan akses, kepastian waktu, biaya, transparansi, dan komunikasi ketika mengurus hak atas tanah.

Lebih serius lagi apabila masyarakat merasa harus mengeluarkan biaya tambahan di luar ketentuan resmi agar urusan pertanahannya dapat berjalan.

Jika dugaan pungli atau korupsi memang terjadi, tindakan tegas harus dilakukan. Tidak boleh ada toleransi terhadap praktik yang mencederai kepercayaan masyarakat dan mencoreng institusi pertanahan.

Kepala Kantor Pertanahan dan jajaran Kementerian ATR/BPN harus berani membuka ruang pengawasan dan menerima kritik masyarakat. Setiap laporan harus ditindaklanjuti secara transparan, sementara aparatur yang terbukti melakukan pelanggaran harus diproses sesuai ketentuan.

Momentum 66 tahun UUPA seharusnya tidak berhenti pada seremoni dan slogan reformasi agraria.

Masyarakat membutuhkan bukti nyata: pelayanan yang mudah diakses, biaya yang jelas, waktu penyelesaian yang pasti, petugas yang responsif, serta mekanisme pengaduan yang benar-benar bekerja.

Sebab, tanah bukan sekadar dokumen administrasi. Bagi masyarakat, tanah menyangkut tempat tinggal, sumber penghidupan, investasi, bahkan masa depan keluarga.

Karena itu, reformasi pelayanan pertanahan harus menyentuh akar persoalan, bukan sekedar mengganti sistem atau meluncurkan aplikasi.

Jika masih ada masyarakat yang merasa dipersulit, tidak mendapatkan kepastian, atau menghadapi dugaan permintaan biaya di luar ketentuan, maka transformasi pelayanan pertanahan patut dipertanyakan.

66 tahun UUPA harus menjadi momentum untuk membuktikan bahwa kantor pertanahan benar-benar hadir untuk melayani rakyat—bukan rakyat yang dibuat harus berjuang menghadapi birokrasi untuk mendapatkan haknya.

Kepala Pertanahan Karawang, Daniel Manase Binsar Panjaitan, kini sebagai puncuk pimpinan Kantor Pertanahan Karawang diharapkan memiliki jiwa keterbukaan dan transparan terhadap publik maupun terhadap media. Karena Kepala BPN Karawang, Daniel Manase Binsar, terkesan tertutup dan patut dipertanyakan sehingga layak dievaluasi oleh pihak yang berwenang. (Juanda Sipahutar)

Related Articles

Latest Articles