820 Tenaga Kesehatan PPPK Paruh Waktu Langkat Protes: Kontrak Diperpanjang, Gaji Tetap “Memprihatinkan” Rp500 Ribu!

Langkat, Demokratis

Jeritan hati dan ketidakpastian kini tengah membayangi sekitar 820 tenaga kesehatan (nakes) berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Menjelang proses perpanjangan kontrak kerja, ratusan nakes ini kompak mempertanyakan transparansi dan kejelasan nasib mereka, terutama terkait besaran honorarium yang dinilai jauh dari kata layak: hanya Rp500.000 per bulan.

Melalui perwakilan warga dan forum komunikasi nakes, mereka mendesak aksi nyata dan penjelasan terbuka dari Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat, Plt Bupati Langkat, hingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Langkat. Mereka menuntut kejelasan dasar hukum serta prosedur di balik penetapan angka Rp500.000 tersebut.

“Sekarang kontrak akan diperpanjang lagi, namun anehnya besaran gaji tetap macet di angka Rp500.000. Kami hanya ingin tahu, berdasarkan aturan mana angka ini ditetapkan? Sampai kapan kondisi yang mencekik ini harus kami jalani?” cetus salah satu nakes PPPK paruh waktu kepada media Demokratis, Jumat (16/10/2026).

Menabrak Regulasi MenPAN-RB?

Pihak nakes menilai kebijakan upah ini sangat kontradiktif dengan regulasi pusat. Merujuk pada Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 16 Tahun 2025, aturan dengan tegas menyatakan bahwa upah PPPK paruh waktu sekurang-kurangnya tidak boleh lebih rendah dari Upah Minimum Provinsi (UMP) atau besaran upah terakhir saat mereka masih berstatus sebagai tenaga non-ASN.

Sebagai perbandingan, UMP Sumatera Utara Tahun 2026 telah ditetapkan sebesar Rp3.220.000. Jika mengacu pada aturan tersebut, bahkan setengah dari standar UMP saja nilainya sudah jauh melampaui Rp500.000. Ketimpangan yang mencolok inilah yang memicu gejolak di kalangan nakes puskesmas di seluruh penjuru Langkat.

Tuntut Dialog Terbuka dan Kontrak Transparan

Sembari menunggu kepastian, seluruh nakes berharap DPRD dan Plt Bupati Langkat tidak menutup mata dan segera membuka ruang dialog yang transparan. Ada lima tuntutan utama yang mereka layangkan:

  1. Dasar Hukum Jelas:Transparansi payung hukum penetapan gaji Rp500.000.
  2. Kesesuaian Aturan:Penyesuaian upah agar sejalan dengan Keputusan MenPAN-RB No. 16/2025.
  3. Keterbukaan Isi Kontrak:Transparansi mengenai prosedur dan muatan poin-poin dalam kontrak baru.
  4. Jadwal Pasti:Kejelasan lini masa penandatanganan dan masa berlaku perpanjangan kontrak.
  5. Penghasilan Layak:Hak mendapatkan upah yang memanusiakan pengabdian mereka.

“Kami tidak menolak bekerja atau mengabdi untuk masyarakat. Kami hanya menuntut diperlakukan adil sesuai hukum yang berlaku. Jangan biarkan keringat kami di puskesmas-puskesmas Langkat ini dihargai dengan penghasilan yang tidak wajar,” tegas perwakilan nakes dengan nada getir.

Hingga berita ini diturunkan, baik Dinas Kesehatan maupun Pemerintah Kabupaten Langkat masih memilih bungkam dan belum memberikan keterangan resmi terkait polemik ini. Media Demokratis akan terus mengawal dan memantau perkembangan kasus ini hingga hak-hak para nakes terpenuhi. (L. Depari)

Related Articles

Latest Articles