Pandan, Demokratis
Praktik lancung diduga kuat tengah menggeliat di tubuh Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng). Memanfaatkan momentum saat Bupati Tapteng, Masinton Pasaribu, sedang melaksanakan tugas di luar daerah, Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Perkim Tapteng, Safrizal, disebut-sebut nekat mengambil kebijakan menyesatkan yang dinilai langsung menjatuhkan marwah kepala daerah.
Safrizal diduga kuat telah berani “memperjualbelikan” sejumlah paket proyek non-tender. Aksi ini disinyalir dilakukan lewat kongkalikong rapi dengan oknum berinisial DS—sosok yang santer disebut sebagai orang kepercayaan Bupati sekaligus kader satu partai dengan Masinton.
Modus Operandi: Setoran 10-15% dan Perusahaan “Boneka”
Berdasarkan kesaksian sumber internal berinisial BP, praktik lancung ini berjalan dengan skema yang sangat terstruktur.
“Saat Bupati tidak di tempat, Plh Kadis Perkim Safrizal bersama oknum DS menjual paket proyek kepada pihak tertentu. Harganya dipatok dengan tarif fee 10% hingga 15%, tergantung penawaran dari calon kontraktor yang siap membayar uang panjar kegiatan,” ungkap BP kepada media, Kamis (22/10).
Mirisnya, para “pembeli” proyek ini tidak perlu repot menyediakan legalitas. BP membeberkan bahwa oknum DS mengarahkan urusan administrasi kepada oknum lain berinisial AP yang beroperasi di Jalan Oswald Siahaan, Pandan. Peran AP adalah menyediakan perusahaan “bendera” (pinjaman) dan melengkapi segala berkas persyaratan sesuai dokumen lelang, untuk kemudian dikoordinasikan dengan Kelompok Kerja (Pokja) yang ditunjuk oleh Plh Kadis Perkim.
Selanjutnya, Pokja ULP melalui aplikasi INAPROC SPSE Pemkab Tapteng tinggal mengirimkan undangan resmi via e-mail kepada perusahaan yang sudah disepakati. “Itulah formalitasnya agar perusahaan yang diundang otomatis keluar sebagai pemenang lelang proyek non-tender tersebut. Ini permainan kotor yang rapi,” cetus BP.
Kesaksian Korban: “Pemenang Sudah Di-plot Sejak Awal”
Bobroknya tata kelola di Dinas Perkim ini kian benderang setelah Charles Pardede, seorang pengurus dokumen, membongkar pengalamannya sendiri. Charles mencium adanya transaksi gelap setelah dirinya mencoba mengurus berkas pelelangan untuk proyek penyediaan PSU di Gang Gereja GKPA (Sarudik) dan Gang Anugerah (Tukka).
Charles mengaku sempat menghadap Plh Kadis Perkim Safrizal di Kantor Bupati pada Selasa (20/10). Saat itu, Safrizal mengarahkannya untuk menemui staf Perkim berinisial CPP guna menyiapkan harga penawaran di dalam flashdisk. Namun, saat Charles hendak menemui anggota Pokja ULP berinisial PS, komunikasi mulai dipersulit.
Puncaknya terjadi pada Kamis (22/10). Ketika Charles berhasil menemui PS di ruang Pokja ULP, ia justru mendapati kenyataan pahit bahwa proyek yang ia urus sudah dikondisikan untuk pihak lain.
“Kami mendengar langsung penjelasan dari PS bahwa paket pekerjaan PSU di Gang Gereja GKPA dan Gang Anugerah sudah ada yang diundang, dan perusahaan itulah yang dipastikan menjadi pemenang. Pokja mengaku tidak tahu siapa kontraktor di baliknya, mereka berkilah bahwa pihak Dinas Perkim yang mengatur semuanya,” cecar Charles menirukan ucapan anggota Pokja.
Charles juga mengonfirmasi hal ini kepada oknum LS, kerabat dekat AP yang bertugas menyusun berkas. LS secara blak-blakan mengakui, “Kami hanya membuat berkas dan memasukkan penawaran perusahaan yang diarahkan oleh DS. Soal siapa rekanannya, kami tidak tahu. Kalau mau kerjaan itu, ya mintalah kepada pembagi proyek.”
Plh Kadis Perkim Kabur Saat Dikonfirmasi
Hingga berita ini diturunkan, aroma korupsi di Dinas Perkim Tapteng semakin menyengat seiring dengan bungkamnya pihak otoritas.
Saat awak media mencoba meminta klarifikasi langsung di kantornya, Plh Kadis Perkim Safrizal justru menunjukkan gelagat mencurigakan. Melihat kedatangan wartawan di halaman kantor, Safrizal yang saat itu mengendarai sepeda motor langsung memutar balik kendaraannya secara mendadak dan kabur melesat pergi guna menghindari konfirmasi. Pihak penegak hukum kini didesak untuk segera membongkar modus operandi gurita korupsi non-tender yang diduga juga terjadi di Dinas PUPR dan Dinas Kesehatan Tapteng ini. (MH)
