Diduga Langgar UU KIP, Kabid dan Kasie PAUD Disdik Kabupaten Bandung Tutup Informasi Penerima Revitalisasi

Kabupaten Bandung, Demokratis

Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sekaligus Plt. Pengendalian Perizinan Pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, Dr. Iis Suryatini, S.Ag., M.Ag., bersama Kepala Seksi (Kasie) Sarana Prasarana PAUD, Cucu Setiawan, S.Pd., M.M., diduga melanggar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Keduanya dinilai tidak transparan dalam memberikan data terkait lembaga PAUD penerima bantuan pembangunan gedung dan rehabilitasi sekolah.

Anggaran pendidikan yang dikucurkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) untuk wilayah Kabupaten Bandung saat ini tergolong besar. Anggaran tersebut dialokasikan untuk pembangunan fisik melalui proyek pihak ketiga yang bersumber dari APBD, serta program Revitalisasi bangunan secara swakelola yang bersumber dari APBN.

Namun, saat dikonfirmasi oleh awak media pada Jumat (23/10/2026), baik Iis Suryatini maupun Cucu Setiawan enggan membeberkan daftar sekolah atau lembaga PAUD mana saja yang mendapatkan aliran dana bantuan tersebut.

Dugaan adanya upaya penutupan informasi ini semakin diperkuat oleh pengakuan sejumlah staf di Bidang PAUD. Mereka menyatakan tidak pernah diikutsertakan dalam kegiatan monitoring hasil pembangunan gedung lembaga PAUD di lapangan.

Merujuk pada UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, setiap badan publik memiliki kewajiban untuk menyediakan dan menerbitkan informasi yang akurat serta benar kepada masyarakat, termasuk melalui media massa. Berdasarkan aturan tersebut, tindakan sengaja menyembunyikan informasi publik terkait pelaksanaan program pembangunan dapat diancam dengan sanksi pidana.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung belum memberikan klarifikasi lebih lanjut mengenai alasan penutupan akses data penerima bantuan tersebut kepada publik. (Tim)

Related Articles

Latest Articles