Kongres Umat Islam Indonesia yang berlangsung di Gedung Mu’allimin Muhammadiyah, Yogyakarta, resmi mendeklarasikan berdirinya Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) pada Rabu, 7 November 1945. Partai ini diproyeksikan menjadi wadah tunggal bagi aspirasi politik seluruh umat Muslim di Indonesia dalam menghadapi fase awal kemerdekaan.
Deklarasi ini merupakan respons cepat para tokoh Islam terhadap Maklumat Pemerintah Nomor X yang dikeluarkan oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta pada 3 November 1945. Maklumat tersebut secara resmi menganjurkan pembentukan partai-partai politik sebagai pilar demokrasi negara yang baru merdeka.
Kongres yang berlangsung selama dua hari sejak 7 November ini dihadiri oleh delegasi dari berbagai organisasi kemasyarakatan Islam terkemuka di tanah air, termasuk Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Persatuan Islam (Persis), dan Al-Irsyad. Kehadiran berbagai elemen ini menegaskan komitmen bersama untuk menyatukan kekuatan politik Islam yang sebelumnya terfragmentasi, demi mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia dari ancaman kembalinya kolonialisme sekutu.
Melalui musyawarah mufakat, kongres menetapkan Masyumi bertransformasi dari organisasi kemasyarakatan bentukan Jepang pada tahun 1943 menjadi sebuah partai politik formal. Selain mendeklarasikan pembentukan partai, kongres juga berhasil menyusun struktur kepemimpinan pertama. Tokoh pergerakan nasional, Sukiman Wirjosandjojo, terpilih sebagai Ketua Pengurus Besar (Eksekutif) Masyumi. Sementara itu, posisi Ketua Majelis Syuro (Dewan Penasihat Keagamaan) dipercayakan kepada ulama kharismatik sekaligus pendiri NU, KH Hasyim Asy’ari, dengan didampingi oleh KH Mas Mansur dari Muhammadiyah.
Dengan keputusan ini, seluruh ormas Islam yang hadir sepakat untuk menyalurkan seluruh kegiatan politik mereka hanya melalui Masyumi, menjadikannya salah satu partai politik terbesar dan paling berpengaruh di masa awal berdirinya Republik Indonesia. ***
