Black September dan Perlawanan Intelektualisme

Oleh 0’ushj.dialambaqa*)

Dalam tulisan ini kita tidak membahas peristiwa Black September yang terjadi di belahan bumi sana, seperti kasus WTC pada 11 September 2001, konon serangan teroris bunuh diri dilakukan kelompok ekstrimis al-Qaeda yang dipimpin Osama bin Laden.

Perang suadara di Yordania, konflik yang berlangsung antara Angkatan Darat Yordania yang dipimpin oleh Raja Hussein melawan PLO (Organisasi Pembebasan Palestina) Yasser Arafat, yang puncaknya hingga 27 September 1970. Kita hanya membicarakan peristiwa sejarah hitam dan kelam di negeri sendiri pada September hingga September 2026.

Mengapa ini penting untuk menjadi renungan kita bersama, hal ini penting menolak lupa, meski banyak dari kita yang kemudian menjadi “Melupakan Menolak Lupa Luka Hitam Sejarah” di negeri adakadabra ini. Tidak kalah pentingnya juga, karena ada wacana isu yang mencuat di permukaan, yaitu Antara Eksploitasi Sejarah dan Strategi Destabilisasi Politik yang diwaspadai oleh aparat keamanan terkait potensi unjuk rasa besar-besaran.

Kewapadaan Itu Penting

Membaca wacana isu menjadi hal penting, karena jika wacana isu tersebut tidak dipahami secara dingin, jernih dengan nalar, logika dan akal waras, bisa kita terjerumus atau hanyut dalam keniscayaan wacana isu yang dibangun untuk kepentingan politik tertentu.

Jika kita melakukan bacaan atas wacana isu tersebut, muncul kecurigaan kita atas dasar nalar, logika dan akal waras. Pertanyaan yang harus kita jawab adalah siapakah yang memproduksi wacana tersebut. Logika dan akal waras tentu menuntun kita secara metodologis, semiotic dan hermenetika.

Yang pada akhirnya memberikan kesimpulan, bahwa narasi dan diksi semacam itu, tentu, bukan diporoduksi dari kaum dan atau kalangan intlektual atau bukan produk perlawanan intelektualisme. Realitas empirisnya sampai akhir September 2026 yang di-isu-kan dan di-wacana-kan tersebut tidak menjadi fakta kebenaran, yaitu adanya unjuk rasa besar-besaran.

Antara Eksploitasi Sejarah dan Strategi Destabilisasi Politik yang diwaspadai oleh aparat keamanan terkait potensi unjuk rasa besar-besaran, lebih bersifat politik post truth dan politik Orwellian untuk memancing di air keruh yang sengaja diciptakan  dramatisasi kecurigaan pada intelektualisme. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi gerakan perlawanan intelektualisme untuk tidak terperangkap dalam ranjau politik kepentingan. Kita harus belajar dari sejarah hitam dan kelam dalam membangun peradaban bangsa dan negara.

Fakta Sejarah Black September

Kita juga tidak bisa menafikkan sejarah hitam kelam bagi bangsa dan negara atas peristiwa Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia yang dikenal dengan G30S/PKI yang menelan banyak korban nyawa dan berdarah-darah.

G30S/PKI 1965 sesungguhnya tidak muncul dadakan, melainkan telah lama ada secara terstuktur, sistematik dan masif. Peristiwa Madiun 1948 yang menelan banyak korban tidak bisa dipisahkan dari benang merah pemberontakan G30S/PKI.

Jatuhnya Kabinet Amir Sjarifuddin, menjadi energi baru bagi kaum komunis/PKI. Amir Sjarifuddin dengan Muso (tokoh penting PKI) membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR/PKI) untuk melawan Kabinet Hatta. Puncak pemberontakan FDR yang dipimpin oleh PKI terjadi pada 18 September 1948 di Madiun.

PKI dengan basis Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat) membangun sel-sel gerakan dengan brain washing dan konfrontatif. Konfrontasi yang paling mengerikan dan mencekam adalah Lekra versus Manifes Kebudayaan. Begitu juga dengan lembanga kebudayaan lainnya dan atau personal yang tidak mengikuti haluan dan idiologi PKI.

Lekra dijendrali Pramudya Ananta Toer, Sitor Situmorang, HR. Bandaharo, Joeber Ajoeb, Bakri Siregar dkk dengan sangat sengit menyerang Manifes Kebudayaan yang dijagaWiratmo Soekito, Mochtar Lubis, HB. Jassin, Hamka, Taufiq Islmail, Goenawan Mohamad, WS. Rendra dkk menjelang meletusnya G30S/PKI melalui Koran Harian Rakyat yang dipimpin Njoto (tokoh PKI), Bintang Timur dengan Rubrik Lentera diasuh Pramudya Ananta Toer, Majalah Zaman Baru dikomdani Rivai Apin (Pemimpin Majalah) dan S. Anantaguna (Pemimpin Umum).

Famplet, karikatur, artikel, puisi dan lain-lainnya yang terbit secara rutin dan berkala dalam lembar kebudayaan yang menjadi corong Lekra, dengan sengit dan garang: Ganyang Tiga Setan Kota, Kabir Manikebu. Manifes Kebudayaan Kontra Revolusi-Soekarno dan seterusnya yang bersifat agitatif dan provokatif. Buku-buku sastra yang tidak sejalan dengan haluan Lekra dibrangus dan dibakar, terjadi di beberapa kampus tempat gerakan perlawanan intelektualisme.

  1. Tragedi  Pembantaian, 1965-1966

Puncak sejarah hitam yang dilakukan PKI adalah pada apa yang kita sebut dengan tragedi berdarah G30S-PKI. Peristiwa penculikan dan pembunuhan 6 Jendral TNI AD dan dan perwira TNI AD, yaitu, Jendral TNI Ahmad Yani, Letjen R. Soeprapto, Mas Tirtodarmo Haryono (MT. Haryono), Letjen Siswondo Parman (S. Parman), Mayjen Donal Isaac Panjaitan (D.I. Panjaitan), Mayjen Sutoyo Siswomiharjo, Kapt Czl. Pierre Andreas Tendean, ajudan AH. Nasution, dan AH. Nasution selamat dari penculikan dan pembunuhan meski Ade Irma Nasution (anak) mati dibunuh secara keji.

  1. Tragebi Tanjung Priok, 13 September 1984.

Bermula dari pasukan keamanan membubarkan pertemuan yang dihadiri oleh kelompok muslim yang sedang melakukan sholat Jum’at di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Insiden berujung pada kerusuhan massal dan tindakan kekerasan yang dilakukan aparat keamanan. Korban jiwa berjatuhan dan puluhan korban luka-luka akibat tindakan aparat keamanan yang represif dan brutal.

  1. Tragedi Semanggi II, 24-28 September 1999.

Peristiwa tragedi sejarah penembakkan dan tindak kekarasan terhadap mahasiswa yang menolak UU Penanggulangan Keadaan Bahaya (UU PKB) di era reformasi, menelan korban jiwa dan luka-luka yang hingga sekarang tak ada jejak terang penyelesaiannya atas pelanggaran HAM tersebut.

  1. Tragedi Pembunuhan Munir Said Thalib KontraS, 7 September 2004.

Aktivis HAM Munir dibunuh dengan racun arsenic dalam perjalanan menuju Amsterdam-Belanda untuk program S2-nya. Munir diracun di pesawat  Garuda Indonesia dengan penerbangan GA-974 dari Jakarta menuju Amsterdam. Munir tewas dengan racun arsenic di ketinggian 40.000 kaki (sekitar 12.192 meter) di atas wilayah udara negara Rumania. Munir menghembuskan nafas pada 7 September 2004, sekitar dua jam sebelum pesawat mendarat di Bandara Schiphol Amsterdam.

  1. Tragedi Pembunuhan Salim Kancil, 26 September 2015.

Salim Kancil adalah aktivis antitambang di Lumajang Jawa Tengah. Salim Kancil menolak represitas aparat dalam konflik tambang.

  1. Tragedi Aksi Demontrasi Reformasi Dikorupsi, September 2019.

Demontrasi besar-besar merata di seluruh daerah yang dilakukan mahasiswa dan elemen civil society atas tindakan dan pola penanganan kritik , penangkapan dan kecenderungan militerisasi di ruang sipil.

Para mahasiswa menuntut perubahan sejumlah undang-undang yang dianggap bermasalah, yaitu, RKUHP, RUU Pertambangan Minerba, RUU Pertanahan, RUU Pemasyarakatan, RUU Ketenagakerjaan, RUU SDA, dan tuntutan pembatalan UU KPK, Reformasi Birokrasi, Penuntasan Pelanggaran HAM, Transparansi dalam Pengelolaan Negara dan Hentikan Perusakan Alam Indonesia yang melibatkan aparat keamanan. Dalam aksi demontrasi mahasiswa ini banyak korban luka.

  1. Tragedi Pembunuhan Pendeta Yeremia, 19 September 2020.

Pembunuhan terhadap pendeta Yeremia terjadi pada 19 September 2020. Pendeta Yeremia adalah pemimpin Geraja Kemah Injil Indonesia (GKII) di Hitapida- Papua. Meninggal akibat luka tusuk dan tembakan aparat. Pendeta Yeremia dianggap mengganggu kenyaman terhadap kehadiran aparat di Hitapida Papua. Karena kekritisannya, sehingga menjadi target pelenyapan nyawanya.

  1. Tuntutan September Hitam 2026.

Berbagai aksi simbolik dilakukan, seperti,  panggung bebas, mimbar akademik hingga aksi Kamisan (sudah memasuki ke-926, akhir September 2026) yang diorganisir  kampus-kampus dan jaringan sipil, antara lain, BEM UI, BEM UIKA Bogor. KontraS dan lainnya tidak bisa disebutkan satu persatu di sini hingga kini masih terus berlangsung Kamisan.

Perlawanan Intelektualisme

Proposal perlawanan intelektualisme adalah merupakan gerakan perlawanan yang berbasis (analisis) akademis dan metodologis akademik yang dituntun oleh nalar, logika dan akal waras. Gerakan perlawanan intelektualisme harus steril dari segala bentuk kepentingan politis sesaat maupun kepentingan politik perut dari para pelaku sejarah gerakan perlawanan intelektualisme tersebut.

Meski, tidak bisa terbantahkan bahwa dalam (gerakan) perlawanan intelektualisme (gerakan moral) selalu saja beriringan atau berisian dengan para penumpang gelap dalam berbagai kepentingan politisnya dan atau penunggang gelap , menunggangi gerakan perlawanan intelektualisme terhadap kondisi yang nyata, faktual dan konkret, di mana arah bangsa dan negara sedang berada di tepian jurang dalm berbangsa dan bernegara.

Perlawanan intelektualisme merupakan panggilan sejarah dan  keniscayaan sejarah atas tanggung jawab moralitas sebagai kaum intelektual ketika melihat realitas fakta sosial politik yang meg-ada secara konkret, bangsa dan negara sudah tidak lagi berjalan sebagaimana mustinya.

Bandul politik bangsa dan negara berada dalam tepi jurang kenistaan, seperti, perkorupsian yang me-raja-lela, ketimpangan sosial bagaikan langit dan bumi, dan kepemimpinan bangsa dan negara berada dalam era rezsim otoritarianisme dan atau fasisme.

Meski begitu, selalu saja ada fakta dan realitas konkret dalam perlawanan intelektualisme terhadap rezim penguasa, yang sangat memedihkan, yang oleh filsuf Perancis Pierre Bourdieu dikatakan sebagai Pengkhianatan Intelektual (Intellectual Collective, 2011). Pengkhianatan inlektual yang dikatakan Pierre Bourdieu tidak seja sebagai pelaku sejarah gerakan perlawanan, tetapi, pengkhiatan intelektual yang dilakukam kaum intelektual sebagai pengkhianat tersebut adalah ketika berada dalam sumbu-sumbu kekuasaan yang pada akhirnya menyatu dan atau bersekutu atau bersenyawa dengan rezim penguasa yang otoritarian. Keberadaannya tak lebih sebagai beo-beo kekuasaan, melegitimasi.

Dalam sejarah politik otoritarian yang berbaju demokrasi seringkali disebut dengan Autocratic Legalism (Legalisme Otokratis), yang oleh ilmuwan politik Javier Corrales. Javier Corrales (2015)  dalam penelitiannya di Venezuela menemukan faktta yang nyata, bahwa pemegang kekuasaan eksekutif menyalahgunakan  kekuasaan demi memusatkan dan memperkuat kekuasaan yang berada di genggamannya, seperti merubah, mempermainkan dan atau mengabaikan konstitusi, hukum dan lainnya alias Kuasa Bandar.

Kita bisa membaca fakta sejarah seperti apa yang dikatakan Pierre Bourdieu, tumbangnya rezim Orla-Soekarno ke rezim Orba-Soeharto, tidak sedikit kaum intelektual yang melacur atau beronani dengan kekuasaan. Mereka tak mampu melawan lupa atau memang telah Melupakan Melawan Lupa.

Sejarah tampaknya senantiasa berulang, setelah rezim Orba tumbang, era rezim reformasi bergulir, dan fakta konkret sejarahnya sampai kini, apa yang disebut dengan pengkhiatan intelektual terus meng-ada. Pribahasa mengatakan, mati satu tumbuh seribu.

Bahkan, akhir-akhir ini kerap sekali ada demo kampus-mahasiswa dilawan dengan demo tandingan dari mahasewa; mahasiswa yang melacur dan atau dibayar untuk kepenting politis, biasa terjadi untuk kepentingan rezim penguasa yang berkuasa.

Fakta dan realitas sosial politik seperti itu, seharusnya menjadi tantangan bagi kita yang mengklaim sebagai kaum intelektual dalam gerakan perlawanan intelektualisme. Kita tidak bisa membiarkan matinya intelektualisme dan atau matinya intelektual dalam kondisi apapun atas bangsa dan negara.

Mari kita belajar dan berkaca dari Antonio Gramsci yang memilih jalan harapan, ternya menjadi sesat. Bergabung dengan gerakan partai komunis, ternyata salah jalan bagi sang idealis-moralis yang bernama Antonio Gramsci.

Nasi sudah menjadi bubur pada saat dirinya sudah berada dalam penjara, baru menyadari akan hal ketersesatan dalam melakukan pilihan yang paling pahit getir. Meski begitu,  Gramsci telah meninggalkan warisan penting bagi kita semua yang masih punya nalar, logika dan akal waras, yaitu, teori Hegemoni Kekuasaan. Pikiran dan pandangan Gramsci tidak pernah mati,  yang hingga kini masih dijadikan literature sebagai pisau analisis yang masih kontektual dengan realitas politik yang meng-ada dalam bacaan atau pembacaan atas kekuasaan.

Kita juga harus belajar dan berkaca dari seorang filsuf sufi Jalaluddin Rumi agar terbebas dari apa yang disebut dengan  pelacuran intelektual atau matinya intelektualisme di era kekinian yang kadang di luar nalar.

Rumi mengkritik pedas kaum intelektual yang dalam bahasa teologi adalah kaum Ulama yang mendatangi Penguasa, apalagi berada dalam sumbu kekuasaan yang dzalim yang mengabaikan keadilan dan kebebasan jiwa.

Fihi Ma Fihi dan Matsnawi-i Ma’nawi mempertegas pandangan politik dan sikapnya Rumi sebagai seorang sufistik. Ulama yang menjilat dan puji-pujian terhadap penguasa demi harta dan lainnya, dengan perkataan lain, kaum intelektual sebagai pemuja kekuasaan dan atau penghamba kekuasaan.

Perubahan sosial  tidak datang sekoyong-koyong dari langit, meski tanda-tanda langit sudah bisa kit abaca sebagai bahan bacaan terhadap situasi dan kondisi politik arah bangsa dan negara. Tatapi, perubahan harus diperjuangkan dengan sunggu-sungguh dan kebersihan jiwa serta kejujuran inlektualisme.

Jujur saja tidak bisa mebrubah kondisi. Berani saja jga tidak mampu merubah fakta sosial, dan cerdas pun tak lumpuh ketika harus berdiri sendiri. maka jujur, cerdas dan berani harus satu spectrum, harus satu ruh dalam merubah kondisi sosial politik. Karena,  takdir sosial berada di tangan kita sendiri. Umar bin Khottob telah mengajarii pada kita semua, kita bukan melawan takdirNya yang punya qudray dan irodat, melainkan memilih jalan lain yang lebih baik untuk menentukan takdir sosial, sebab jika kita membabi buta dalam melakukan pilihan takdir sosial, maka kita tak binasa.

Umar bin Khottob memilih takdir lain, karena wabah penyakit-Tha’un Amwas, di depan mata menuju negeri Syam. Jika harus melintasi jalan itu,  akan membinasakan kita. Takdir sosial mengatakannya seperti itu, kata Umar bin Khottob.

Umar bin Khottob paham betul dengan pernyataan Tuhan: Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada dirinya sendiri (Ar-Ra’d:11). Penegasan Tuhan-Allah tersebut oleh Umar bin Khottob dimaknai sebagai persoalan dan problematika takdir sosial. Bukan hal sami’na wa atho’na dalam konteks pasrah, fatalisme dalam kontek takdir sosial yang meng-ada.

Semoga ruh perlawanan intelektuialisme tidak pernah padam apalagi harus mati, menemui ajalnya. Karena, perlawanan intelektualisme merupakan panggilan sejarah dan itu semua akan menjadi keniscayaan sejarah pada akhirnya. Sejarah dan waktu yang akan bicara. ***

Singaraja. 30.9.2026.

Penulis adalah Penyair, Peneliti sekaligus  Direktur Pusat Kajian Strategis Pembangunan Daerah (PKSPD) dan Accountant Freelance, tinggal di Singaraja. Kontak: 0819 3116 4563. Email: jurnalepkspd@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Related Articles

Latest Articles