Bandung, Demokratis
Aroma tidak sedap menyeruak dari pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 di tubuh Kementerian Pertanian. Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Jawa Barat diduga kuat sengaja menyembunyikan informasi terkait penggunaan dana raksasa sebesar Rp28.000.000.000 (Rp28 miliar). Dana fantastis ini dialokasikan untuk paket Penyediaan Matching Grant Korporasi Petani demi membiayai bisnis awal korporasi dalam program Integrated Corporation of Agricultural Resources Empowerment (ICARE) di Kabupaten Garut.
Gencarnya tuntutan transparansi ini bermula ketika Tim Media SKU Demokratis serta online dan Koran Medikom mengendus adanya kejanggalan dalam proses tender. Berdasarkan data per April 2026, metode pemilihan penyedia untuk paket jumbo ini telah tuntas dilakukan melalui mekanisme E-Purchasing sejak bulan Juni 2026. Namun, ke mana dan untuk apa saja uang rakyat senilai Rp28 miliar tersebut mengalir hingga kini masih menjadi misteri besar.
Demi menguji akuntabilitas publik, tim media telah melayangkan konfirmasi tertulis secara resmi kepada Kepala BRMP Jawa Barat, Dr. Detia Tri Yunandar, S.P., M.Si., yang berkantor di Lembang, Kabupaten Bandung Barat.
Bukannya memberikan jawaban klise yang terang benderang, Dr. Detia Tri Yunandar justru mengirimkan surat tanggapan bernomor B-2677/HM.230/H.12.11/10/2026 tertanggal 22 Oktober 2026 yang isinya dinilai sangat ngambang, sarat retorika, dan terkesan sengaja menutup-nutupi fakta lapangan.
Dalam surat pembelaannya, Kepala Balai hanya berdalih secara normatif bahwa matching grant tersebut merupakan upaya pengembangan usaha bersama melalui koperasi agar bermanfaat bagi petani dan peternak. Tragisnya, Dr. Detia sengaja menyembunyikan informasi krusial yang dipertanyakan media, antara lain:
- Koperasi Hantu: Tidak disebutkan apa nama koperasi penerima dana, di mana domisili hukumnya, serta rekam jejak legalitas pendiriannya.
- Peta Wilayah Kabur: Pihak balai hanya menyebutkan proyek berada di Kabupaten Garut tanpa merinci kecamatan mana yang menjadi sasaran, padahal geografis Garut sangat luas mencakup pegunungan, persawahan, hingga pesisir pantai.
- Bancakan Anggaran Tanpa Rincian: Tidak ada transparansi mengenai rincian komponen belanja operasional untuk apa saja uang Rp28 miliar itu dihabiskan.
- Keterlibatan Dinas Pertanian Garut: Peran riil dari kedinasan lokal dan linimasa dimulainya proyek dibiarkan gelap tanpa kejelasan.
Sikap tertutup yang ditunjukkan oleh Kepala BRMP Jawa Barat ini jelas-jelas menabrak prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Proyek bernilai puluhan miliar rupiah yang bersumber dari uang rakyat sudah sepatutnya diawasi secara ketat oleh kontrol sosial media massa dan masyarakat. Jika tidak ada yang melanggar aturan, mengapa Kepala Balai harus alergi terhadap transparansi dan bertindak layaknya ada yang sedang disembunyikan? (IS/Tim)
