APH Diminta Periksa Pengadaan Alat Kedokteran di Dinkes Jawa Barat

Bandung, Demokratis

Aparat Penegak Hukum (APH) diharapkan dapat segera memeriksa proyek pengadaan alat kedokteran di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat tahun 2025 lalu, diduga ada indikasi penyimpangan. Proyek senilai Rp10.859.000.000 dari APBD Provinsi Jawa Barat tersebut, salah satu indikasi penyimpangannya yakni keberadaan alamat kantor distributornya. PT. Redosco Prana Dipta sebagai distributor diduga menggunakan alamat fiktif alias bodong.

Alat kedokteran tersebut yang bernama Sinovision X – RAY Equipment for Computed Tomography – CT.Scan 64 Slice. Alat kedokteran untuk RSUD Pamengpeuk Kabupaten Garut di bawah naungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Ternyata produk dari China dengan distributor di Jawa Barat adalah PT. Redosco Prana Dipta, seperti yang dikatakan dalam tanggapan surat dari Kepala Dinas kesehatan Jawa Barat kepada media.

Tim Demokratis serta Media Pancasila sempat melakukan konfirmasi berkaitan dengan alat kedokteran tersebut pada Rabu (24/6/2026) di Ruang Rapat Dinkes Provinsi Jawa Barat, dihadiri PPK Soraya dan Wowo Karsono Kabid Penunjang RSUD Pamengpeuk didampingi oleh Sekretaris Dinkes Provinsi Jawa Barat, Edi Sukandar.

Alat kedokteran.

Soraya selaku PPK dan Wowo, disaksikan Sekretaris Dinas Kesehatan Jabar Edi Sukandar, membenarkan bahwa alat kedokteran yang dibeli dengan sistem pangadaan E-Purchasing tersebut adalah benar buatan China. Barang tersebut diimpor dari China. “Benar, alat kedokteran tersebut adalah buatan China dan diimpor dari China,” ujar Soraya dan Wowo.

Saat Demokratis menanyakan, kenapa tidak barang merk lain, seperti merk Siemen, karena diyakini merk Siemen lebih bagus, Soraya dan Wowo mengatakan terlalu mahal, dari anggaran tidak mencukupi kalau merk itu. Soraya dan Wowo disaksikan Sekdis mengatakan bahwa untuk barang buatan Cina tersebut ada garansi 5 tahun, tanggung jawab dari distributor. PPK juga mengatakan bahwa alamat dari perusahaan penyedia yang juga sebagai distributor alat kedokteran tersebut yakni Jl. Wangsaniaga No. 15 Komplek Kota Baru Parahyangan.

Namun ketika tim wartawan melakukan survei ke lokasi, ternyata di alamat kantor sesuai dengan alamat distributor tersebut PT. Redosco Prana Dipta tidak ada tanda-tanda layaknya sebuah kantor seperti yang disebutkan oleh PPK yang didampingi oleh Sekretaris Dinkes jabar.

Di alamat tersebut tidak ada plang atau papan nama perusahaan. Tidak ada kegiatan seperti layaknya sebuah kantor distributor. Tidak ada tanda-tanda berbentuk kantor distributor yang menjual produk yang harganya miliaran rupiah.

Jadi jelas kalau alamat kantor distributor yang diberikan Sekdis Dinkes Jabar tersebut hanyalah alamat bodong. Bagaimana Dinkes Jabar bisa berharap jaminan garansi 5 tahun secara hukum kalau kantornya saja bodong.

Bagaimana bisa perusahaan tersebut bertanggung jawab sedangkan alamatnya  sebagai akta autentik distributor jelas bodong. Ketika keterangan PPK terkait alamat kantor distributor ternyata tidak benar lokasinya ditanyakan kepada Sekdis Dinkes Jabar Edi Sukandar. “Sesuai dengan LKPP saja,” ujarnya.

Tim Demokratis menanyakan kepada PPK Soraya menyangkut diskon 10% yang diterimanya, yang katanya dibelikan UPS. Ketika dikonfirmasi PPK pengadaan alat kedokteran tersebut Soraya via ponselnya 08212690xxxx dan  Wowo Karsono juga dihubungi via ponselnya nomor 08132066xxxx terkait jenis dan foto barang UPS yang didiskon 10%, dari nilai barang sebesar Rp10.859.000.000 sehingga total jumlah diskon tersebut Rp1.085.900.000. Berapa kali ditanyakan melalui selulernya menyangkut bentuk dan foto UPS yang dibelinya, Soraya tidak pernah menjawab. Menurut hitungan diskon yang diterimanya sebanyak Rp1.085.900.000.

Budi Heryanto SH, seorang praktisi hukum di Bandung mengatakan bahwa PPK tidak bisa atau dilarang menerima diskon khusus dari perusahaan atau vendor yang menjadi mitra kerja atau peserta. “Diskon khusus, rabat, atau potongan harga yang diberikan kepada pejabat karena jabatannya dikategorikan sebagai bentuk gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan,” ujar Budi kepada wartawan di Bandung, kemaren. (IS/Tim)

Related Articles

Latest Articles