Tapsel, Demokratis
Sorotan tajam mengarah ke pucuk pimpinan SMKN 2 Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara (Sumut), menyusul terungkapnya dugaan penjualan aset praktik siswa tanpa prosedur resmi. Kasus ini memicu kemarahan kalangan pemerhati pendidikan yang menilai praktik tersebut bukan sekadar pelanggaran administrasi, melainkan pengkhianatan terhadap hak belajar siswa.
Pengalihan inventaris negara tanpa izin Dinas Pendidikan dan mekanisme lelang resmi itu diduga kuat menabrak sejumlah regulasi pengelolaan keuangan negara serta berpotensi masuk ke ranah tindak pidana korupsi. Salah satu aturan yang disorot adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, khususnya Pasal 45 dan 48 yang mengatur syarat ketat penghapusan barang milik negara atau daerah.
Nasir Dongoran, salah seorang pelapor Kepala SMKN 2 Batangtoru, menegaskan bahwa tindakan menjual fasilitas belajar siswa secara sepihak telah merusak sendi tata kelola pendidikan.
“Pengalihan inventaris sekolah tanpa prosedur penghapusan aset yang sah, tanpa persetujuan Dinas Pendidikan, dan tanpa lelang resmi jelas mencederai tata kelola, merusak integritas lembaga pendidikan, serta merugikan masa depan siswa,” tegas Nasir.

Pengakuan di hadapan penyidik Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan pada 19 November 2026 lalu kini memicu gelombang desakan terhadap Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Provinsi Sumatera Utara. Publik dan pemerhati pendidikan mendesak Kadisdik Sumut tidak tinggal diam dan segera mencopot Kepala SMKN 2 Batangtoru demi menyelamatkan marwah institusi sekaligus mengamankan sisa aset sekolah agar tidak ikut lenyap.
Di balik kasus ini, pemerhati pendidikan Sulton Harahap mengungkap adanya dugaan kejanggalan serius terkait pihak pembeli maupun nilai transaksi barang-barang praktik tersebut. Ia membantah kabar awal yang menyebut aset sekolah hanya dilepas seharga jutaan rupiah kepada pengepul barang bekas.
“Pihak kejaksaan sebelumnya menyebut barang tersebut dijual ke pengepul barang bekas. Padahal, barang itu diduga dijual ke salah satu anak perusahaan tambang emas Martabe, dan salah satu guru sekolah tersebut bekerja di perusahaan itu. Nilainya pun bukan Rp7 jutaan, melainkan sekitar Rp47 juta berdasarkan rekaman yang kami pegang,” ungkap Sulton.
Menurut Sulton, transaksi pemindahtanganan aset negara yang cacat prosedur semacam ini batal demi hukum sehingga seluruh barang wajib dikembalikan kepada negara. Lebih jauh, pihak yang terlibat terancam jerat berlapis, mulai dari sanksi disiplin berat aparatur sipil negara, tuntutan ganti rugi, hingga pidana penjara apabila terbukti menimbulkan kerugian keuangan negara.
Mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, penyalahgunaan wewenang—seperti menjual, menggadaikan, atau memanfaatkan aset sekolah secara ilegal (Pasal 5 huruf a)—dapat berujung pada pencopotan dari jabatan kepala sekolah hingga pemberhentian sebagai ASN.
Sulton juga mengingatkan bahwa merujuk PP Nomor 27 Tahun 2014 juncto PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, kepala sekolah hanya bertindak sebagai kuasa pengguna barang di bawah kendali Kepala Dinas Pendidikan, bukan pemilik yang bebas memperjualbelikan aset negara.
“Seorang kepala sekolah yang sudah mengakui menjual aset sekolah tidak lagi layak memimpin. Ini menyangkut marwah pendidikan. Jangan tunggu aset habis semua baru bertindak,” pungkas Sulton. (MH)
